Anggota Baleg Usulkan Sebagian Dana Desa Untuk Kesehatan

27-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Putih Sari mengharapkan agar dana desa yang jumlahnya cukup besar sebagian bisa dialokasikan untuk bdang kesehatan. Pasalnya, banyak kebutuhan terkait sarana dan prasarana kesehatan di desa yang masih jauh mencukupi. Namun demikian terkait dengan aturan masih harus diperjelas sebab kesehatan merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan masyarakat.

 

Ditemui di sela-sela acara sosialisasi UU Desa di Wonogiri Jumat (24/3) lalu, politisi Gerindra ini mengatakan, dengan adanya aturan atau regulasi yang jelas maka para kepala desa akan mau mengucurkan sebagian dana desa itu untuk bidang kesehatan.

 

Atas pertanyaan apakah usulan itu bisa memperkuat program BPJS yang selama ini juga telah membantu kesehatan masyarakat, legislator anggota Komisi IX (bidang kesehatan dan naker) ini mengakui akan memperkuat program tersebut. Dengan kucuran dana desa untuk kesehatan maka desa akan memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan lebih terjangkau masyarakat. “ Kenyataannnya puskemas atau klinik-klinik di daerah masih jauh dari kebutuhan memadai yang diperlukan,” jelasnya.

 

Terkait jumlah dana desa yang dialokasikan mencapai triliunan rupiah besar bahkan pemerintah akan menaikkan lagi dana desa pada tahun 2018 menjadi Rp 1,6 miliar per desa, Putih Sari berharap pengawasannya harus lebih diperketat. Aturan jangan longgar sebab dengan kesalahan sedikit penyaluran dana desa maka bisa terbentur masalah hukum.

 

“ Di sisi lain pendampingan dan pelatihan harus secara intensif dilakukan dari BPKP maupun petugas dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ungkap Putih Sari menambahkan. (mp) foto: mastur/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyatakan, aturan jenjang pendidikan dokter dalam RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan efektif...
RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian...
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...
Pesantren Kelak Sejajar dengan Lembaga Pendidikan Umum
05-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI...