BKSAP Minta Bahrain Buka Kedubes di Indonesia

30-03-2017 / B.K.S.A.P.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI meminta Parlemen Bahrain untuk segera membuka Kantor Kedutaan Besar Bahrain di Indonesia. Mengingat selama ini Kedutaan Bahrain masih berkantor  di Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Indonesia. Padahal, Kedutaan Indonesia sudah membuka Kantor Kedutaan di Bahrain  sejak tahun 2015 lalu.

 

Hal ini disampaikan oleh Anggota BKSAP Itet Sumarijanto saat menerima kunjungan Parlemen Bahrain di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/03/2017).

 

“Karena kalau kita hanya mengatakan hanya di dalam MoU saja untuk mengadakan investasi energi, ekonomi, industri, dan sebagainya. Kalau tidak ada kedutaannya bagaimana kita bisa mempercepat itu. Kedutaan itu penting,” terang politisi dari F-PDI Perjuangan ini.

 

Sebelumnya, Ketua DPR RI bersama Parlemen Bahrain menandatangani nota kesepahaman di berbagai bidang, khususnya ekonomi melalui investasi di bidang energi. Bahrain adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Teluk Arab.

 

Sebaliknya, Bahrain dapat menjadikan Indonesia sebagai mitra strategisnya di kawasan ASEAN yang sejak januari 2016 telah memberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sebagai entry point pasar tunggal ASEAN.

 

“Keberadaan Kedutaan itu penting karena harus sejalan dengan kerjasama sehingga keduanya bisa saling berkesinambungan dengan mudah,” jelasnya.

 

Selain itu, politisi senior ini juga mengusulkan agar Bahrain meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia tidak hanya di bidang energi tetapi juga di sektor  Pariwisata atau fashion Muslim. Terlebih lagi, sejak tahun 2016, Indonesia telah memberikan kebijakan bebas visa bagi warga Bahrain.

 

Sementara, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dapat menjadi kiblat fashion bagi negara muslim di Timur Tengah. “Fashion pakaian kita cukup menarik, kenapa tidak coba dikembangkan di Bahrain,” tandasnya.

 

Terkait hal itu, Ketua Parlemen Bahrain H.E. Ahmed bin Ebrahim Rashid Al Mulla mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat permohanan ke pemerintah Indonesia dan akan segera memproses hal tersebut.

 

 “Saat ini pemerintah Bahrain sedang fokus dalam pengamanan terorisme yang sedang melanda negaranya belakangan ini. Selain itu, urusan administrasi antar kedua negara cukup memakan waktu yang lama sehingga memperlambat proses pembukaan kedutaan,” paparnya. (pw,mp) foto: Runi/Jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banyak Potensi Kerja Sama Yang Bisa Dikembangkan dengan Sudan
22-11-2017 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI Andreas Hugo Pareira di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (22/11) menerima kunjungan...
DPR Serukan Pentingnya Pertemuan Khusus Anggota Parlemen Perempuan di Sidang Executive Council APA
22-11-2017 / B.K.S.A.P.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Venna Melinda, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pertemuan khusus anggota parlemen perempuan dalam sidang...
Anggota Muda Parlemen Dorong Kebijakan Untuk Lawan Ujaran Kebencian
21-11-2017 / B.K.S.A.P.
Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang mewakili Indonesia dalam konferensi IPU Global Conference of Young Parliamentarians,...
Di COP 23, DPR Dorong Aksi Nyata Atasi Perubahan Iklim
17-11-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menghadiri Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) untuk Perubahan...