Keterlibatan Parlemen dalam Kerjasama Internasional, Keniscayaan Zaman

10-04-2017 / B.K.S.A.P.

Tantangan global telah menarik parlemen untuk aktif berpartisipasi dalam kancah hubungan internasional, kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha dalam sambutannya saat pertemuan dengan civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Ruang Supardi, Senin (10/04'2017).

 
Dilihat dari perspektif sejarah, kata Syaifullah, ide tentang diplomasi parlemen sebetulnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Dalam perspektif historis, lanjutnya, fungsi ini telah dijalankan oleh para anggota senat Romawi baik dalam format kekaisaran maupun republik. Pada dekade 1970-an para anggota parlemen lintas negara-negara Eropa, diantaranya Swedia, Jerman Barat, dan Inggris aktif menjalankan diplomasi parlemen dalam menuntaskan masalah-masalah yang timbul pasca Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974-1975.
 
 
Oleh karenanya, sambung Syaifullah, peran parlemen tidak dapat dipandang sebelah mata hanya sebagai pelengkap diplomasi yang dijalankan pihak eksekutif.
Secara faktual, menurut politisi Fraksi PPP, keterlibatan parlemen dalam berbagai peluang kerja sama internasional merupakan keniscayaan zaman. Meski dalam berbagai literatur disebutkan bahwa diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI bersifat second track (diplomasi jalur kedua), diplomasi parlemen justru berkembang pesat melampaui diplomasi tradisional yang dijalankan pemerintah.
 
 
Politisi PPP ini menggarisbawahi bahwa pada praktik di lapangan DPR tidak hanya menjalankan diplomasi parliament to parliament. "DPR juga membuka ruang komunikasi antara parlemen, bisnis, universitas, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari mancanegara," pungkasnya.
 
 
Lebih jauh, Syaifullah mengatakan bahwa diplomasi parlemen adalah amanat UU.MD3. Karena sudah termaktub dalam UU, DPR RI sebagai lembaga negara yang diamanatkan untuk melakukan diplomasi harus siaga menjalankan peran tersebut dengan berpedoman pada prinsip politik luar negeri (Polugri) Republik Indonesia yang bebas aktif guna pencapaian kepentingan nasional Indonesia, yang merupakan penjabaran dari apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
 
 
"Ke depan kita harus memikirkan bersama implementasi diplomasi total yang melibatkan semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali civitas akademika dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk turut menjaga kepentingan nasional Indonesia," tutupnya.(iw,mp) Foto: Iwan/od.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Grup Kerja Sama Sri Langka Segera Terwujud
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Parlemen antara Indonesia dan Sri Langka segera terwujud. Kedua negara sama-sama memandang penting hubungan ini. Diplomasi parlemen...
Perlunya Intervensi Perlindungan Anak dan Perempuan Rohingya
19-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua BKSAP (Badan kerjasama antar Parlemen) sekaligus Ketua Tim delegasi DPR RI dalam sidang Komisi Perempuan AIPA (Women of AIPA),...
Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Sektor Energi
15-09-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua GKSB DPR RI – Parlemen India Satya Widya Yudha menerima kunjungan Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat di Ruang...
BKSAP Akan Bawa Resolusi Myanmar ke Sidang AIPA
12-09-2017 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan membawa resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine,  Myanmar ke...