Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah

11-04-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,  DPD,  dan DPRD (MD3).

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan DIM revisi UU MD3 akan diserahkan ke Panja untuk segera dibahas bersama pemerintah.

 

"Sudah disepakati bahwa pembahasan DIM akan dilanjutkan ke Panitia Kerja," ungkap Supratman di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Senin (11/04/2017).

 

Menurut politisi F-Gerindra itu,  terdapat tiga hal yang menjadi materi pokok dalam revisi UU MD3, diantaranya penguatan fungsi baleg untuk meningkatkan kinerja legislasi dan penambahan pimpinan DPR.

 

Ia menyebutkan jadwal rapat pembahasan revisi UU MD3 disetujui dengan catatan bersifat fleksibel sesuai kebutuhan rapat.

 

Dalam kesempatan yang sama,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sepakat DIM yang diajukan DPR dibahas dalam Panja.

 

"Akan lebih elok karena sudah sama-sama sepakat,  kita ambil sebuah pantun.  Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus," papar Yasonna. (ann/sc) Foto: Mulya/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Desak PM Malaysia Minta Maaf Soal Insiden Bendera Terbalik
21-08-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah Malaysia untuk segera memberikan peringatan keras kepada penyelenggara SEA Games...
Potensi Tembakau dan Kelapa Sawit Sumut Harus Dilindungi UU
26-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang dapat menopang perekonomian nasional...
Baleg Himpun Masukan Prolegnas ke Kalsel
26-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan guna menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan...
Belum Ada Usulan RUU dari Daerah
25-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Sejauh ini belum ada usulan RUU yang datang dari masyarakat daerah. Usulan RUU dari daerah hanya persoalan pemekaran. Saatnya masyarakat...