Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah

11-04-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,  DPD,  dan DPRD (MD3).

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan DIM revisi UU MD3 akan diserahkan ke Panja untuk segera dibahas bersama pemerintah.

 

"Sudah disepakati bahwa pembahasan DIM akan dilanjutkan ke Panitia Kerja," ungkap Supratman di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Senin (11/04/2017).

 

Menurut politisi F-Gerindra itu,  terdapat tiga hal yang menjadi materi pokok dalam revisi UU MD3, diantaranya penguatan fungsi baleg untuk meningkatkan kinerja legislasi dan penambahan pimpinan DPR.

 

Ia menyebutkan jadwal rapat pembahasan revisi UU MD3 disetujui dengan catatan bersifat fleksibel sesuai kebutuhan rapat.

 

Dalam kesempatan yang sama,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sepakat DIM yang diajukan DPR dibahas dalam Panja.

 

"Akan lebih elok karena sudah sama-sama sepakat,  kita ambil sebuah pantun.  Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus," papar Yasonna. (ann/sc) Foto: Mulya/od.

BERITA TERKAIT
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...
Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli
13-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan...
Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah
11-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas...
Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Pada Masa Sidang IV
05-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU...

  • SHARES