Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah

11-04-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,  DPD,  dan DPRD (MD3).

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan DIM revisi UU MD3 akan diserahkan ke Panja untuk segera dibahas bersama pemerintah.

 

"Sudah disepakati bahwa pembahasan DIM akan dilanjutkan ke Panitia Kerja," ungkap Supratman di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Senin (11/04/2017).

 

Menurut politisi F-Gerindra itu,  terdapat tiga hal yang menjadi materi pokok dalam revisi UU MD3, diantaranya penguatan fungsi baleg untuk meningkatkan kinerja legislasi dan penambahan pimpinan DPR.

 

Ia menyebutkan jadwal rapat pembahasan revisi UU MD3 disetujui dengan catatan bersifat fleksibel sesuai kebutuhan rapat.

 

Dalam kesempatan yang sama,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sepakat DIM yang diajukan DPR dibahas dalam Panja.

 

"Akan lebih elok karena sudah sama-sama sepakat,  kita ambil sebuah pantun.  Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus," papar Yasonna. (ann/sc) Foto: Mulya/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Minta Peran Aktif Pemerintah dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...