Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah

11-04-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,  DPD,  dan DPRD (MD3).

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan DIM revisi UU MD3 akan diserahkan ke Panja untuk segera dibahas bersama pemerintah.

 

"Sudah disepakati bahwa pembahasan DIM akan dilanjutkan ke Panitia Kerja," ungkap Supratman di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Senin (11/04/2017).

 

Menurut politisi F-Gerindra itu,  terdapat tiga hal yang menjadi materi pokok dalam revisi UU MD3, diantaranya penguatan fungsi baleg untuk meningkatkan kinerja legislasi dan penambahan pimpinan DPR.

 

Ia menyebutkan jadwal rapat pembahasan revisi UU MD3 disetujui dengan catatan bersifat fleksibel sesuai kebutuhan rapat.

 

Dalam kesempatan yang sama,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sepakat DIM yang diajukan DPR dibahas dalam Panja.

 

"Akan lebih elok karena sudah sama-sama sepakat,  kita ambil sebuah pantun.  Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus," papar Yasonna. (ann/sc) Foto: Mulya/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlindungan Jadi Inti RUU Masyarakat Hukum Adat
07-12-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum agraria Prof. Dr. Maria Sumardjono. Rapat ini membahas...
RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik Diharmonisasi Baleg
21-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsespsi terhadap RUU Serah...
Baleg Harmonisasi RUU Kebidanan
16-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Supratman Andi Agtas saat memimpin rapatBadan Legislasi DPR RI dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang...
Baleg Minta Pemerintah Aktif dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....