Pansus Pemilu Sepakati Penambahan 19 Kursi DPR

13-04-2017 / PANITIA KHUSUS

Penambahan kursi Daerah Pemilihan (Dapil) dalam pemilihan umum legislatif menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Selama ini, alokasi kursi Dapil didasarkan hanya pada jumlah penduduk, tanpa mempertimbangkan luas wilayah dan kondisi geografis.

 

Untuk mengakomodir itu, Wakil Ketua Pansus Pemilu Benny K. Harman mengatakan adanya kemungkinan penambahan jumlah 19 kursi DPR dari 560  kursi. Penambahan ini berdasarkan cakupan luas wilayah serta munculnya daerah pemakaran baru seperti provinsi Kalimantan Utara.  

 

“Mau tidak mau harus ada penambahan kursi, oleh karenanya pansus sepakati penambahan 19 kursi,” ujar Benny kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/04).

 

Politisi dari F-Demokrat ini menjelaskan penataan alokasi kursi DPR juga semata untuk mengembalikan hak-hak dapil yang selama ini terkena mutasi ke dapil lain. Menurutnya, per dapil akan dipatok minimal 3 kursi dan maksimal 8 hingga 10 kursi.

 

“Ada juga yang mengusulkan 4-11 tapi kita patok setiap dapil itu minimal 3 kursi. Prinsipnya, dapil-dapil yang selama ini berhak mendapatkan kita kembalikan hak mereka. Sementara, dapil yang selama ini tidak berhak tapi dapat, tidak kita kurangi,” jelas Benny.

 

Lebih lanjut, ia menyampaikan salah satu isu krusial yang tak kalah penting dalam RUU Penyelenggara Pemilu ialah pandangan terkait pencalonan tunggal dalam Pemilihan Presiden. Sebagian Fraksi ingin memberikan ruang adanya pasangan calon tunggal melalui musyawarah mufakat.

 

Di sisi lain, sambungnya, tak sedikit juga Fraksi yang tak menghendaki hal itu. Munculnya Paslon tunggal dinilai menurunkan kualitas demokrasi karena membatasi rakyat dalam memilih pemimpinnya.

 

“Sejak era reformasi, kita menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpin dari sekian  calon yang diajukan partai politik. Oleh karena itu, hak rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpin, tidak boleh dibatasi partai politik dengan cara hanya mengajukan satu paslon,” tandas politisi dapil Nusa Tenggara Timur ini.(ann,mp) Foto: Runi/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus Angket DPR akan Panggil KPK
16-11-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa bersama Wakil Ketua Pansus Angket Eddy Kusuma Wijaya memberikan keterangan pers.di...
Pimpinan KPK Instruksikan Jajarannya Absen Penuhi Panggilan Pansus
26-10-2017 / PANITIA KHUSUS
Suasana ruang rapat Pansus Angket KPK yang tidak dihadiri oleh Sekjen KPK dan koordinator unit Labuksi. foto:arief Ketua Pansus Hak Angket...
Pansus Angket KPK akan Panggil Koordinator Labuksi KPK
25-10-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Hak Angket DPR RI untuk KPK akan memanggil Plt Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi...
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...