Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli

13-04-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan ini dilakukan usai tahap harmonisasi di Baleg dan akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

 

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo menuturkan revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 ini merupakan sebuah kebutuhan. Melihat banyaknya tindakan  praktik monopoli dan kartel yang ditemui dalam dunia bisnis.

 

"Dengan maraknya monopoli terselubung ini, maka DPR menyadari betul bahwa revisi UU yang terkait larangan praktik monopoli harus disesuaikan," papar Firman usai Pengambilan Keputusan RUU LPMPUTS di Gedung DPR RI,  Senayan, Jakarta,  Kamis (13/04).

 

Menurut Firman, jika dalam draf sebelumnya ada usulan untuk menambah kewenangan penyidikan dan penyitaan terhadap KPPU, maka,  setelah melalui harmonisasi,  usulan tersebut dihapuskan dan akan  dikembalikan kepada instansi terkait sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP.

 

"Penyelidikan, penyitaan, dan penggeledahan akan dikembalikan kepada kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain. Sanksi-sanksi pun kita arahkan ke sana," imbuh politisi dari F-Golkar ini.

 

Selain itu,  ia melanjutkan,  kelembagaan KPPU akan diperkuat dalam revisi UU ini.  Menurutnya,  penguatan lembaga penting agar memiliki landasan hukum yang jelas. Pemimpin KPPU nantinta terdiri dari komisioner yang akan diperbantukan melalui Sekretariat Jenderal.

 

"Status kelembagaannya kita tingkatkan dan setelah tahapan itu akan kita evaluasi kembali," tandasnya. (ann,sc)/foto:mulya/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...
Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika
05-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Terdapat kerancuan pada Pasal 112 dan 127 yang tercantum dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak...