Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika

17-04-2017 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika. Jika pemerintah masih lamban dalam menyiapkan Naskah Akademik,  maka DPR melalui Baleg akan segera mengambil alih inisiasi revisi UU ini.

 

"Revisi UU Narkotika sudah hampir 2 tahun, ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah," ungkap Firman saat RDPU dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/04/2017).

 

Lebih lanjut,  politisi dari F-Golkar ini mengatakan sejak awal pemerintah dinilai sangat lamban dalam merevisi UU Narkotika. Menurut dia,  di awal tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia darurat narkoba. Namun, dalam prolegnas 2016 revisi UU Narkotika tidak masuk dalam daftar RUU prioritas pemerintah. Bahkan hingga saat ini, naskah akademik RUU Narkotika belum dipersiapkan.

 

"Oleh karena itu dalam rapat hari ini kita sepakati bilamana nanti pemerintah tidak siap,  maka DPR akan siap mengambil alih inisiatif bersama dengan GRANAT dan lintas sektor terkait lainnya karena ini revisi terbatas,  jadi estimasi 2-3 bulan bisa kita selesaikan," paparnya.

 

Selanjutnya,  sambung Firman,  Baleg akan mengundang pemerintah untuk menanyakan sikap akhirnya. Jikalaupun, pemerintah bersikukuh untuk mempertahankan revisi UU Narkotika menjadi inisiatif pemerintah, maka Baleg tetap akan minta batasan waktu pembahasannya.

 

Di tempat yang sama,  Ketua Umum GRANAT Henry Yosodiningrat mempertanyakan semangat pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Keberadaan BNN sudah hampir 2 dasawarsa,  namun kejahatan narkotik tidak menurun. Sebaliknya, jumlah korban semakin meningkat.

 

Disebutkan Henry, yang juga selaku anggota Komisi II DPR RI, saat ini angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba setidaknya 50 orang setiap hari dan jumlah pengguna maupun pecandu mencapai 6 juta orang. (ann/sc)/foto:rizka/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...
Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika
05-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Terdapat kerancuan pada Pasal 112 dan 127 yang tercantum dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak...