Dewan Dukung Revisi UU Pengawas Persaingan Usaha

18-04-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijaya menyatakan dukungan terhadap  revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) karena UU ini sudah tidak memadai lagi untuk mengantisipasi persaingan usaha kini dan mendatang. Karena itu UU itu harus direvisi dan disempurnakan sesuai dengan tantangan usaha global.

 

Demikian disampaikan Azam Asman Natawijaya dalam forum legislasi “Maslahat RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” bersama pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

 

“Tantangan persaingan usaha saat ini sulit dijangkau dan bahkan makin canggih, maka UU ini harus segera disempurnakan. Baik untuk nasional, regional maupun menghadapi tantangan global. Komisi VI DPR sudah menyusun revisi tersebut, dan karenanya perlu masukan dari masyarakat termasuk para ekonom, hukum, akademisi, pelaku usaha, dan lain-lain,” ujar politisi Demokrat ini. 

 

Menurut UU LPMPUTS ini tidak mengatur masalah persaingan usaha sampai ke hulu dan juga tidak mengatur proses usaha itu sendiri. Seperti kekayaan negara yang strategis yang harus dikuasai oleh negara itu tidak dijelaskan secara rinci dan detil. “Jadi, harus ada keputusan besar untuk payung hukum masalah hulu dan hilir usaha ini,” tambahnya.

 

Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU), kata Azam juga menjadi lembaga pendidikan yang baik bagi anggotanya, sehingga ke depan DPR RI mendorong agar KPPU menjadi lembaga negara yang profesional, kuat, dan independen. “Kita ingin KPPU menjadi lembaga yang kuat, profesional dan independen untuk mendukung LPMPUTS,” pungkasnya.

 

Tapi, kata Noorsy, sejak era Soeharto sampai sekarang belum ada pemerintahan yang konsisten menjalankan Pasal 33, khususnya ayat  (4) dimana “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

 

Selengkapnya  Pasal 33 ayat 1 – 4 adalah :  (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.  (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan ayat (4).  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

 

“Jadi, sejak pemrintahan Soeharto sampai sekarang tidak ada pemerintahan yang konsisten menjalankan Pasal 33 UUD NRI 1945 ini. KPPU pun bingungan karena yang ada masalah narkoba dan pertahanan keamanan,” jelas Noorsy.

 

Bahkan kata Noorsy, masalah hajat hidup orang banyak tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Anehnya, UU itu juga menyinggung masalah geopolitik. Padahal, untuk Indomie saja dari tepung gandum, terigu, olahan, distrubusi dan outlet sudah dikuasai oleh satu perusahaan. “Ini pun disebut alami, sementara semua kebutuhannya tergantung pada Amerika Serikat dan Italia,” uangkapnya.

 

Indonesia menurut Noorsy, juga sudah tergantung jasa impor maupun ekspor Singapura. Kasus ini terbongkar setelah pemerintahan Jokowi – JK menerapkan tax amnesty (pengampunan pajak) di mana Indonesia tidak bisa berkutik dengan pajak-pajak warga Indonesia yang ada di Malaysia. “Indonesia tidak berkutik. Mau apa?” imbuhnya kecewa.

 

Karena itu UU persaingan usaha tidak sehat ini harus meliputi nasional, regional dan global. Belum lagi bicara sumber daya manusia (SDM), IT, e-commerce. Maka kata Noorsy, ke depan bagaimana UU ini bisa mengantisipasi persaingan usaha di bidang teknologi. Baik otomatif, penerbangan, dan lain-lain.

 

Seperti penerbangan haji yang sudah menjadi pasar internasional, yang selama ini dikuasai oleh Saudi Arabia Airlines dan Garuda Indonesia, kini China pun sudah mulai masuk ke bisnis penerbangan haji ini. “Ternyata bisnis penerbangan ini sejak tahun 1997 sampai 2017 ini birokratnya tidak ada perubahan. Maka wajar kalau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) naik terus,” pungkasnya.

 

BPIH tahun 2017 ini naik Rp 249.008 ribu menjadi Rp 34.890.312. Semula, pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan besaran BPIH 2017 senilai Rp 35,7 juta. Angka usulan itu naik dari BPIH tahun lalu yang sebesar Rp 34,64 juta.

 

Kenaikan besaran BPIH sebesar Rp 35 juta diajukan Kementerian Agama karena adanya kenaikan sejumlah komponen biaya. Seperti harga avtur dari 0,55 Dollar AS per liter menjadi 0,65 Dollar AS per liter. Selain itu, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap Dollar AS. Kenaikan itu juga dipicu kenaikan kuota jemaah haji yang akan diberangkatkan, yakni sejumlah 221.000. (sc)/foto:rizka/iw.

 

BERITA TERKAIT
DPRD Takalar Minta Masukan BK DPR Terkait Perubahan Tatib
24-05-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Jhonson Rajagukguk menerima kunjungan anggota Pansus tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan di...
PIA DPR RI Gelar Talkshow Ramadhan Sebagai Sarana Tumbuhkan Karakter Positif Anak
24-05-2017 / LAIN-LAIN
Perkembangan teknologi  yang semakin canggih, tidak dipungkiri selain membawa dampak positif juga kerap menimbulkan efek negative. Khususnya kepada anak-anak yang semakin...
Gay Bukan Budaya Indonesia
23-05-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid menegaskan bahwa perilaku pernikahan sesama jenis bukanlah sebuah nilai yang bisa diterima dalam...
DPRD Purbalingga Konsultasi Peran Bamus dengan BKD
23-05-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Yohannes O.I. Tapahari mewakili Kepala BKD Jhonson Rajagukguk menerima sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

  • SHARES