Pengelolaan Dana Desa Kendal Terkendala Kualitas SDM

20-04-2017 / KOMISI II

Pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Kendal terkendal kualitas SDM. Banyak aparatur desa yang belum memahami bagaimana harus mengeloka DD untuk kesejahteraan masyarakatnya.

 

Demikian terungkap dalam pertemuan tim Panja Pemerintahan Desa, Komisi II DPR RI dengan Bupati Kendal Mirna Annisa, Kamis (20/4). Tingkat pendiidikan yang rendah dan kewenangan rekrutmen pendamping desa oleh Pemprov Jateng menjadi kendala peningkatan kualitas SDM pengelola DD.

 

Ketua tim Panja Pemerintahan Desa Al Muzzammil Yusuf dalam sambutan singkatnya menyatakan, ingin mendapat banyak informasi dan masukan soal penerapan UU No.6/2014 tentang Desa di Kendal. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut bisa dipahami dan diterapkan di desa-desa. Selalu ada kendala yang ditemukan di berbagai desa, terutama menyangkut kualitas SDM aparatur desa.

 

Bupati Kendal sendiri mengakui, ada beberapa aturan dalam regulasuli desa yang tak sesuai dengan kultur dan kemampuan aparatur maupun masyarakat desa di Kendal. Pengelolaan BUMDesa belum maksimal terbangun di Kendal. Pada 2017 Kendal mendapat alokasi DD lebih dari Rp325 miliar yang didistribusikan ke 200-an desa. (mh,mp) foto: husen/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dan DKPP Bahas Perubahan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
18-09-2017 / KOMISI II
Komisi II melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Nusantraa II DPR, Senayan, Jakarta,...
Hetifah Ingatkan Pemerintah Untuk Perhatikan Tenaga Honorer
06-09-2017 / KOMISI II
Hari ini (06/9/2017, sejumlah Kementerian dan Lembaga membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang kedua, dibuka hingga 25 September...
Sareh Wiyono Bagikan Ribuan Daging Kurban
04-09-2017 / KOMISI II
Ribuan bungkus berisi daging hewan kurban dibagikan langsung kepada warga di kampung-kampung terpencil di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Inilah yang...
Mardani : Usulan DOB Harus untuk Kesejahteraan dan Kepentingan Umum
29-08-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyarankan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus berdasarkan asas kesejahteraan dan kepentingan...