Pengelolaan Dana Desa Kendal Terkendala Kualitas SDM

20-04-2017 / KOMISI II

Pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Kendal terkendal kualitas SDM. Banyak aparatur desa yang belum memahami bagaimana harus mengeloka DD untuk kesejahteraan masyarakatnya.

 

Demikian terungkap dalam pertemuan tim Panja Pemerintahan Desa, Komisi II DPR RI dengan Bupati Kendal Mirna Annisa, Kamis (20/4). Tingkat pendiidikan yang rendah dan kewenangan rekrutmen pendamping desa oleh Pemprov Jateng menjadi kendala peningkatan kualitas SDM pengelola DD.

 

Ketua tim Panja Pemerintahan Desa Al Muzzammil Yusuf dalam sambutan singkatnya menyatakan, ingin mendapat banyak informasi dan masukan soal penerapan UU No.6/2014 tentang Desa di Kendal. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut bisa dipahami dan diterapkan di desa-desa. Selalu ada kendala yang ditemukan di berbagai desa, terutama menyangkut kualitas SDM aparatur desa.

 

Bupati Kendal sendiri mengakui, ada beberapa aturan dalam regulasuli desa yang tak sesuai dengan kultur dan kemampuan aparatur maupun masyarakat desa di Kendal. Pengelolaan BUMDesa belum maksimal terbangun di Kendal. Pada 2017 Kendal mendapat alokasi DD lebih dari Rp325 miliar yang didistribusikan ke 200-an desa. (mh,mp) foto: husen/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Minta Kemendagri Beri Sanksi Bagi Kepala Daerah Abaikan UU Pilkada
25-05-2018 / KOMISI II
Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Daerah yang masih mengabaikan ketentuan pada Pasal...
Jelang Pilkada, Komisi II Minta Kemendagri Selesaikan Permasalahan KTP-el
25-05-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas upaya yang dilakukan untuk menjaga kelancaran...
Peraturan KPU Harus Adopsi UU Pemilu
24-05-2018 / KOMISI II
Partai politik pendatang baru tidak bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Hal tersebut diungkapkan...
Paling Lambat 7 Hari Calon Terpilih Pileg Sampaikan LHKPN
23-05-2018 / KOMISI II
Calon yang terpilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres, wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK paling...