Pengelolaan Dana Desa Kendal Terkendala Kualitas SDM

20-04-2017 / KOMISI II

Pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Kendal terkendal kualitas SDM. Banyak aparatur desa yang belum memahami bagaimana harus mengeloka DD untuk kesejahteraan masyarakatnya.

 

Demikian terungkap dalam pertemuan tim Panja Pemerintahan Desa, Komisi II DPR RI dengan Bupati Kendal Mirna Annisa, Kamis (20/4). Tingkat pendiidikan yang rendah dan kewenangan rekrutmen pendamping desa oleh Pemprov Jateng menjadi kendala peningkatan kualitas SDM pengelola DD.

 

Ketua tim Panja Pemerintahan Desa Al Muzzammil Yusuf dalam sambutan singkatnya menyatakan, ingin mendapat banyak informasi dan masukan soal penerapan UU No.6/2014 tentang Desa di Kendal. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut bisa dipahami dan diterapkan di desa-desa. Selalu ada kendala yang ditemukan di berbagai desa, terutama menyangkut kualitas SDM aparatur desa.

 

Bupati Kendal sendiri mengakui, ada beberapa aturan dalam regulasuli desa yang tak sesuai dengan kultur dan kemampuan aparatur maupun masyarakat desa di Kendal. Pengelolaan BUMDesa belum maksimal terbangun di Kendal. Pada 2017 Kendal mendapat alokasi DD lebih dari Rp325 miliar yang didistribusikan ke 200-an desa. (mh,mp) foto: husen/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Putusan MK Harus Dijalankan KPU
18-01-2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI hari ini, Kamis (18/1/2018) kembali menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua...
Legalisasi Aset Jangan Hanya Sukses Secara Kuantitatif
17-01-2018 / KOMISI II
Wakil ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengatakan, Komisi II DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan...
Tidak Boleh ada Penjualan Pulau Kepada Asing
17-01-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya...
Ada Mahar Politik, Maka Parpol Gagal Bina Kader
17-01-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menilai, jika terbukti partai politik memberlakukan mahar bagi calon kepala deerah yang...