Pengelolaan Dana Desa Kendal Terkendala Kualitas SDM

20-04-2017 / KOMISI II

Pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Kendal terkendal kualitas SDM. Banyak aparatur desa yang belum memahami bagaimana harus mengeloka DD untuk kesejahteraan masyarakatnya.

 

Demikian terungkap dalam pertemuan tim Panja Pemerintahan Desa, Komisi II DPR RI dengan Bupati Kendal Mirna Annisa, Kamis (20/4). Tingkat pendiidikan yang rendah dan kewenangan rekrutmen pendamping desa oleh Pemprov Jateng menjadi kendala peningkatan kualitas SDM pengelola DD.

 

Ketua tim Panja Pemerintahan Desa Al Muzzammil Yusuf dalam sambutan singkatnya menyatakan, ingin mendapat banyak informasi dan masukan soal penerapan UU No.6/2014 tentang Desa di Kendal. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut bisa dipahami dan diterapkan di desa-desa. Selalu ada kendala yang ditemukan di berbagai desa, terutama menyangkut kualitas SDM aparatur desa.

 

Bupati Kendal sendiri mengakui, ada beberapa aturan dalam regulasuli desa yang tak sesuai dengan kultur dan kemampuan aparatur maupun masyarakat desa di Kendal. Pengelolaan BUMDesa belum maksimal terbangun di Kendal. Pada 2017 Kendal mendapat alokasi DD lebih dari Rp325 miliar yang didistribusikan ke 200-an desa. (mh,mp) foto: husen/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hetifah Apresiasi Kementerian ATR Gencar Jalankan PTSL
07-11-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudin mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang sedang gencar menjalankan program Pendaftaran Tanah...
Komisi II serap Aspirasi Masyarakat Kaltara
25-10-2017 / KOMISI II
Komisi II DPR menerima kunjungan Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membahas usulan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam pertemuan tersebut...
Perppu Ormas Bisa Direvisi Setelah Diundangkan
24-10-2017 / KOMISI II
foto: jayadi Dinamika politik terjadi sejak adanya Keputusan Pembicaraan Tingkat I di Komisi II DPR RI yang terkait dengan masalah...
Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas
23-10-2017 / KOMISI II
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly...