Pengelolaan Dana Desa Kendal Terkendala Kualitas SDM

20-04-2017 / KOMISI II

Pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Kendal terkendal kualitas SDM. Banyak aparatur desa yang belum memahami bagaimana harus mengeloka DD untuk kesejahteraan masyarakatnya.

 

Demikian terungkap dalam pertemuan tim Panja Pemerintahan Desa, Komisi II DPR RI dengan Bupati Kendal Mirna Annisa, Kamis (20/4). Tingkat pendiidikan yang rendah dan kewenangan rekrutmen pendamping desa oleh Pemprov Jateng menjadi kendala peningkatan kualitas SDM pengelola DD.

 

Ketua tim Panja Pemerintahan Desa Al Muzzammil Yusuf dalam sambutan singkatnya menyatakan, ingin mendapat banyak informasi dan masukan soal penerapan UU No.6/2014 tentang Desa di Kendal. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut bisa dipahami dan diterapkan di desa-desa. Selalu ada kendala yang ditemukan di berbagai desa, terutama menyangkut kualitas SDM aparatur desa.

 

Bupati Kendal sendiri mengakui, ada beberapa aturan dalam regulasuli desa yang tak sesuai dengan kultur dan kemampuan aparatur maupun masyarakat desa di Kendal. Pengelolaan BUMDesa belum maksimal terbangun di Kendal. Pada 2017 Kendal mendapat alokasi DD lebih dari Rp325 miliar yang didistribusikan ke 200-an desa. (mh,mp) foto: husen/od.

BERITA TERKAIT
Sertifikasi Tanah Lambat, Legislator Evaluasi Prona
28-04-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR Sutriyono mengaku akan mengevaluasi perkembangan Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata...
Komisi II Terima Audiensi Masyarakat Tulang Bawang dan Rawa Burung
26-04-2017 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menerima audiensi masyarakat Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Masyarakat Rawa Burung, Provinsi Banten pada Rabu, (26/4/.2017)....
Komisi II Ingin Penyelenggaraan Pilkada 2018 Bisa Lebih Baik
25-04-2017 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menginginkan penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung di tahun 2018 dapat lebih baik daripada pilkada 2017 yang...
Legislator Pertanyakan Konsistensi Pelaksanaan UU ASN
25-04-2017 / KOMISI II
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi II, Mardani sempat menyinggung penerapan...

  • SHARES