Peran Wanita Tani Perlu Dikembangkan

20-04-2017 / PIMPINAN

Peran wanita tani merupakan salah satu yang perlu dikembangkan, karena partisipasi perempuan didalam sektor pertanian sangat penting. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Dewan Pimpinan Nasional HKTI.

 

“Di on farm mungkin kita bagus, tapi off farm peran wanita tani bisa menjadi sangat sentral. Karena disitulah akan ada nilai lebih yang bisa dihasilkan oleh para petani. Secara statistik, kebanyakan petani adalah laki-laki, tetapi dalam persoalan off farm, saya kira bisa banyak wanita tani yang bisa berperan,” ujar Fadli dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional dalam rangka Hari Kartini 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR RI bekerjasama dengan DPP Wanita Tani Indonesia, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/04/2017).

 

Fadli juga mengatakan, semakin hari semakin sedikit orang yang mau menjadi petani. Oleh karenanya kedepan akan menjadi satu tantangan yang sangat berbahaya dalam persoalan ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Peran Menteri Pertanian sangat kuat dalam menentukan kebijakan untuk tidak melakukan impor, tetapi di Kementerian lain justru ada yang menginginkan impor. Sehingga koordinasi antar Kementerian mengenai persoalan kebijakan tersebut yang sangat diperlukan.

 

“Persoalan kedaulatan pangan harus dievaluasi. Dalam konteks diversifikasi pangan kedepan, perlu juga dipikirkan tentang swasembada yang berorientasi kepada swasembada karbohidrat dan swasembada protein. Karena hal itu jauh lebih masuk akal, swasembada protein dan karbohidrat akan lebih cepat jika dibandingkan dengan swasembada daging dalam kondisi sekarang ini,” tegasnya.

 

Yang menjadi aspirasi di HKTI adalah bagaimana mengembalikan persoalan harga, yang merupakan insentif bagi orang dalam bertani. Fadli meminta untuk segera dikembalikan tatanannya kepada harga dasar dan harga eceran tertinggi.

 

“Dengan HPP yang ada sekarang, kompetisi bebas yang ada akan membuat petani tidak mampu untuk bersaing secara ketat. Kalau bisa dikembalikan kepada harga dasar dan eceran tertinggi maka akan lebih mempunyai jaminan,” jelasnya. (dep,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setelah UU Desa, Pembangunan Merata Ke Seluruh Indonesia
20-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah sangat bersyukur setelah UU Desa diberlakukan pada masa Pemerintahan...
Efektifitas Siklus Birokrasi Dipengaruhi Tingkat Literasi Masyarakat
20-11-2017 / PIMPINAN
Sistem demokrasi yang baik menuntut masyarakatnya memiliki kesadaran literasi yang tinggi. Negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan...
KPK Diminta Buktikan Negara Dirugikan 2,3 T Dalam Kasus e-KTP
17-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memberikan keterangan.di Gedung DPR.Foto: Runi/rni Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, sampai sekarang...
Pertemuan Timwas DPR dengan TKI di Brunei Jadi Ajang Curhat
16-11-2017 / PIMPINAN
Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik...