Peran Wanita Tani Perlu Dikembangkan

20-04-2017 / PIMPINAN

Peran wanita tani merupakan salah satu yang perlu dikembangkan, karena partisipasi perempuan didalam sektor pertanian sangat penting. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Dewan Pimpinan Nasional HKTI.

 

“Di on farm mungkin kita bagus, tapi off farm peran wanita tani bisa menjadi sangat sentral. Karena disitulah akan ada nilai lebih yang bisa dihasilkan oleh para petani. Secara statistik, kebanyakan petani adalah laki-laki, tetapi dalam persoalan off farm, saya kira bisa banyak wanita tani yang bisa berperan,” ujar Fadli dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional dalam rangka Hari Kartini 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR RI bekerjasama dengan DPP Wanita Tani Indonesia, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/04/2017).

 

Fadli juga mengatakan, semakin hari semakin sedikit orang yang mau menjadi petani. Oleh karenanya kedepan akan menjadi satu tantangan yang sangat berbahaya dalam persoalan ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Peran Menteri Pertanian sangat kuat dalam menentukan kebijakan untuk tidak melakukan impor, tetapi di Kementerian lain justru ada yang menginginkan impor. Sehingga koordinasi antar Kementerian mengenai persoalan kebijakan tersebut yang sangat diperlukan.

 

“Persoalan kedaulatan pangan harus dievaluasi. Dalam konteks diversifikasi pangan kedepan, perlu juga dipikirkan tentang swasembada yang berorientasi kepada swasembada karbohidrat dan swasembada protein. Karena hal itu jauh lebih masuk akal, swasembada protein dan karbohidrat akan lebih cepat jika dibandingkan dengan swasembada daging dalam kondisi sekarang ini,” tegasnya.

 

Yang menjadi aspirasi di HKTI adalah bagaimana mengembalikan persoalan harga, yang merupakan insentif bagi orang dalam bertani. Fadli meminta untuk segera dikembalikan tatanannya kepada harga dasar dan harga eceran tertinggi.

 

“Dengan HPP yang ada sekarang, kompetisi bebas yang ada akan membuat petani tidak mampu untuk bersaing secara ketat. Kalau bisa dikembalikan kepada harga dasar dan eceran tertinggi maka akan lebih mempunyai jaminan,” jelasnya. (dep,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Delegasi DPR RI Perjuangkan Resolusi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Sidang AIPA
19-09-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sekaligus Ketua delegasi parlemen Indonesia di Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menyampaikan...
Baksos di Semarang Wujud Silaturahmi kepada Rakyat
18-09-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) menyelenggarakan Bakti Sosial dengan tema “Penjaringan dan Pengobatan Penyakit di...
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi
18-09-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah kecolongan terkait penyebaran obat PCC (Paracetamol,...
Parlemen Remaja Diharapkan Jadi Pelopor Anti Narkotika
15-09-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan tema yang diambil dalam kegiatan Parlemen Remaja tahun 2017 mengenai Narkoba sangat relevan. Sebab, diketahui...