Diversifikasi Pangan Dukung Ketahanan Pangan Nasional

20-04-2017 / KOMISI IV

Dalam momentum Hari Kartini 2017, Komisi IV menggagas untuk membuat kegiatan seminar bersama dengan wanita tani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang mengangkat topik mengenai diversifikasi pangan dalam mendukung sistem ketahanan pangan nasional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, kalau berbicara persoalan menuju kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan, maka semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

 

“Hal yang substantif dalam Undang-Undang itu adalah bagaimana pangan sampai kepada tingkat individu sebagai hak azasi manusia, secara cukup, bergizi seimbang dan beragam,” jelas Herman disela-sela acara Seminar Nasional tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/04/2017).

 

Ada pernyataan kata beragam, lanjutnya, dikarenakan ke depan harus menjadi sebuah pilihan. Hal itu merupakan suatu keniscayaan, dimana jumlah penduduk semakin tinggi, kebutuhan konsumsi terhadap karbohidrat atau beras juga semakin tinggi, namun pada sisi lain ketersediaan lahan semakin sempit.

 

“Hal ini sangat situasional, sampai berapa produktifitas dapat dicapat melalui intensifikasi, sampai kapan peningkatan produktifitas dapat mendukung terhadap setiap peningkatan konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia. Dengan kondisi lahan yang semakin sempit maka Ekstensifikasi juga akan semakin sulit dalam mencari lahan untuk pengembangan terhadap peningkatan utamanya terhadap tanaman pangan yang berbasis beras,” ucapnya.

 

Herman menyatakan, program Diversifikasi dapat mengangkat kearifan lokal terhadap kompetensi lokal didalam menyediakan pangan yang cukup dan mampu memenuhi terhadap unsur karbohidrat, tetapi lebih aman dari dampak terhadap ketidaksehatan lainnya.

 

“Ini akan mengangkat ide dan gagasan baru yang sangat penting terhadap pengambilan keputusan regulasi di Komisi IV, dan juga penting untuk mendukung pengalokasian anggaran dan program kedepannya,” ujar politisi F-Demokrat itu.

 

Ia menegaskan bahwa peningkatan kemampuan swasembada, kedaulatan dan kemandirian pangan, bukan hanya didorong dari peningkatan produktifitas, tetapi juga didorong dari pengurangan konsumsi, sehingga akan meningkatkan potensi-potensi baru dalam komoditas lainnya.

 

“Kita akan tetap survive dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya semakin meningkat dan jumlah konsumsinya juga meningkat, sehingga dengan kemampuan lokal inilah ketergantungan terhadap beras secara nasional juga akan berkurang. Bila diversifikasi berjalan, maka kebutuhan pangannya terpenuhi. Kita bisa swasembada beras dan ekspor beras. Otomatis akan ada pendapatan devisa. Disisi lain juga akan mengangkat sektor ekonomi baru di masing-masing lokal komunitasnya. (dep,mp)/foto:andri/iw.

BERITA TERKAIT
Tutup Investasi Asing Perikanan Perlu Didukung Semua Pihak
19-06-2017 / KOMISI IV
  Tekad Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudji Astuti  untuk menutup rapat-rapat pintu bagi investasi asing di sektor perikanan tangkap...
Pemerintah Diminta Tetap Lanjutkan Program Rastra Tahun 2017
15-06-2017 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI meminta pemerintah tetap melanjutkan program Rastra (beras sejahtera) Tahun 2017 sesuai dengan kesimpulan/ keputusan Rapat Dengan...
Komisi IV DPR RI Hanya Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan
15-06-2017 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menyetujui dua dari sembilan provinsi pelepasan kawasan hutan yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal...
Alih Fungsi Hutan Harus Free, Clean and Clear
12-06-2017 / KOMISI IV
Anggota Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Komisi IV DPR Azhar Romli menegaskan pentingnya mengedepankan azas free, clean and clear dalam...

  • SHARES