Komisi II dan Pemprov Kepri Sepakati Bentuk Pansus Batam

21-04-2017 / KOMISI II

Tim Komisi II DPR RI dipimpin Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menggelar pertemuan dengan semua stake holder dalam rangka Kunjungan spesifik Panja Otonomi Daerah dan Sengketa Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau, di ruang pertemuan Lantai 5 Gedung Graha Kepri Batam. Selasa ( 18/4).

 

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR mendorong  pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas masalah sengketa kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

 

DPR akan mendorong penyelesaian masalah kewenangan antar dua lembaga pemerintah di kota itu dari sisi politis. Pansus nantinya akan melibatkan beberapa komisi, di antaranya Komisi I, Komisi II dan Komisi VI.

 

"Kami akan memilih cara itu untuk selanjutnya bisa diputuskan di Rapat Paripurna dan menjadi terobosan agar masalah menjadi jernih," kata anggota Komisi II dari Fraksi Hanura itu usai memimpin rapat koordinasi.

 

Menurutnya, investasi  di Batam menurun drastis dikarenakan sengketa kewenangan yang berlarut larut selama ini. Masalah sengketa kewenangan antara Pemkot dan BP Kawasan Batam harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan investasi.

 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sepakat masalah sengketa kewenangan di Batam harus segera diselesaikan karena telah menjadi kendala pembangunan dan perkembangan ekonomi.

 

Menyikapi usulan Pembentukan Pansus, Nurdin Basirun mengatakan  "Itu kebijakan dari DPR, jadi terserah. Di pagar itu saya tidak boleh masuk, mereka yang punya wilayah,"  

 

Sikap yang sama disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dengan berharap masalah kewenangan segera diatasi, bagaimanapun caranya, termasuk bila harus melalui Pansus DPR RI. (dn,mp) foto: Doeh/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dua Pakar Beda Pendapat Terhadap Perppu Ormas
18-10-2017 / KOMISI II
Dalam RDPU Komisi II DPR dengan pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra berkesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran dan masukannya...
Komisi II Undang Sejumlah Pakar Bahas Perppu Ormas
18-10-2017 / KOMISI II
Ada kontroversi yang terjadi terkait dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas ditengah-tengah masyarakat, yakni ada...
Perempuan Harus Punya Strategi Hadapi Pemilu 2019
16-10-2017 / KOMISI II
foto:Andri Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik diperlukan beberapa strategi seperti peraturan, penjaringan, pendidikan dan pendanaan. Hal ini perlu disiapkan secara...
Perppu Ormas Bertentangan Dengan Prinsip Demokrasi
16-10-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin...