Komisi II dan Pemprov Kepri Sepakati Bentuk Pansus Batam

21-04-2017 / KOMISI II

Tim Komisi II DPR RI dipimpin Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menggelar pertemuan dengan semua stake holder dalam rangka Kunjungan spesifik Panja Otonomi Daerah dan Sengketa Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau, di ruang pertemuan Lantai 5 Gedung Graha Kepri Batam. Selasa ( 18/4).

 

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR mendorong  pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas masalah sengketa kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

 

DPR akan mendorong penyelesaian masalah kewenangan antar dua lembaga pemerintah di kota itu dari sisi politis. Pansus nantinya akan melibatkan beberapa komisi, di antaranya Komisi I, Komisi II dan Komisi VI.

 

"Kami akan memilih cara itu untuk selanjutnya bisa diputuskan di Rapat Paripurna dan menjadi terobosan agar masalah menjadi jernih," kata anggota Komisi II dari Fraksi Hanura itu usai memimpin rapat koordinasi.

 

Menurutnya, investasi  di Batam menurun drastis dikarenakan sengketa kewenangan yang berlarut larut selama ini. Masalah sengketa kewenangan antara Pemkot dan BP Kawasan Batam harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan investasi.

 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sepakat masalah sengketa kewenangan di Batam harus segera diselesaikan karena telah menjadi kendala pembangunan dan perkembangan ekonomi.

 

Menyikapi usulan Pembentukan Pansus, Nurdin Basirun mengatakan  "Itu kebijakan dari DPR, jadi terserah. Di pagar itu saya tidak boleh masuk, mereka yang punya wilayah,"  

 

Sikap yang sama disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dengan berharap masalah kewenangan segera diatasi, bagaimanapun caranya, termasuk bila harus melalui Pansus DPR RI. (dn,mp) foto: Doeh/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Bahas Anggaran 13 Mitra Kerjanya
07-06-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II Zainudin Amali memimpin rapat kerja dengan 13 mitra kerjanya untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga...
Zainudin Amali: Peraturan Bawaslu Harus Mengacu PKPU
06-06-2018 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengingatkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) harus mengacu kepada Peraturan Komisi...
Komisi II Bahas Aturan Penyelenggaraan Pemilu
04-06-2018 / KOMISI II
Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dirjen...
Mardani Dukung KPU Perbaiki Kualitas Parlemen Dari Hulu
31-05-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendukung sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan larangan...