Pendidikan Politik Dukung Demokrasi Indonesia

21-04-2017 / KOMISI VIII

Pendidikan politik menjadi dasar adanya generasi penerus dalam perpolitikan. Politik bukanlah hal yang opsional, melainkan harus ada demi berjalannya demokrasi yang baik dan maju. Pendidikan politik pun bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan yang ingin terjun ke dunia politik, tapi untuk semua warga negara Indonesia.

 

Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo usai menerima puluhan delegasi pertukaran pelajar Tiongkok dan Indonesia yang tergabung dalam Foreign Policy Community of Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017). Turut hadir juga Inspektur Utama DPR RI, Setyanta Nugraha.

 

“Pendidikan politik sangat penting. Supaya sistem demokrasi lebih maju, sehingga kita tidak sering di adu domba setiap ada pemilihan umum. Dengan pendidikan politik, ada kepekaan tentang bagaimana sistem itu bisa membantu berjalannya negara,” jelas Sara, panggilan akrab Rahayu.

 

Untuk itu, tambah Politisi F-Gerindra itu, pihaknya sangat terbuka menerima dan menyambut baik kehadiran masyarakat di DPR. Hal itu menjadi representasi wakil rakyat yang menerima masukan dari masyarakat.

 

Sara mengaku senang melihat antusias generasi muda kedua negara yang menjalin hubungan cukup baik. Dengan hadir di DPR, mereka dapat melihat secara langsung mekanisme dari pemerintahan dari setiap negara.

 

“Kami memberikan sedikit penjelasan mengenai sistem pemerintahan maupun legislatif yang berlaku di Indonesia. Misalnya lebih banyak generasi muda yang hadir pada hari ini, masa depan kedua negara ini pasti cerah,” harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Hal senada diungkapkan Inspektur Utama DPR RI, Setyanta Nugraha. Ia menjelaskan, dengan kehadiran pelajar ini ke Kompleks Parlemen, dapat mengetahui secara langsung profil DPR langsung dari sumbernya. Bukan hanya menilai dari pemberitaan di berbagai media.

 

“Kami berharap mereka mengetahui informasi tentang DPR dari sumbernya langsung, yakni DPR itu sendiri. Sehingga nanti mampu mengubah persepsi negatif yang selama ini beredar di publik, karena memang belum memahami sebetulnya DPR itu seperti apa,” jelas Totok, panggilan akrab Setyanta.

 

Sementara saat sesi diskusi, Totok menjelaskan mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi, hingga wewenang DPR. Ia menekankan, DPR beranggotakan 560 Anggota Dewan, yang terdiri dari 10 fraksi.

 

“Hal ini representasi dari 10 parpol. Dan dari 560 anggota itu, pada saat ini sesuai dengan ketentuan UU, ada kuota atau keterwakilan perempuan di dalamnya 30 persen. Tetapi saat ini baru 17 persen,” imbuh Totok.

 

Masih dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan sebagai representasi rakyat.

 

Acara yang diwarnai dengan sesi tanya jawab itu diakhiri dengan pertukaran cenderamata dan foto bersama seluruh delegasi. (sf,mp) foto: ojie/od.

BERITA TERKAIT
UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan
19-05-2017 / KOMISI VIII
Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah....
Deding Ishak Terima Guru Madrasah Ibtidaiyah As Shalafi
18-05-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengapresiasi salah satu program Humas bertajuk Kunjungan Edukasi. Dalam program inilah rakyat bisa...
Pembubaran HTI Harus Berlandaskan Hukum
09-05-2017 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI M.Ali Taher menyatakan  pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang dilindungi  Undang-Undang Keormasan,...
Normalisasi Sungai Karama di Mamuju Tengah Butuh 70 Miliar
05-05-2017 / KOMISI VIII
Kebutuhan anggaran sekitar 70 miliar untuk normalisasi sungai Karama di Mamuju Tengah (Mateng) terungkap saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR...

  • SHARES