Perempuan dapat Berperan Lebih di Dunia Politik

21-04-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai perlunya penguatan agar kaum wanita mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berperan di bidang politik bangsa ini. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara dialektika demokrasi bertajuk “Kartini Bicara Pemilu” bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Perludem di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (20/4/2017). 
 
 
“Kita membutuhkan lebih banyak perempuan potensial untuk masuk di dalam dunia politik dan kebijakan publik, yakni mereka yang memiliki kompetensi kepedulian dan integritas,” ujar Hetifah. 
 
 
Ia meyakini, dengan peran perempuan yang lebih banyak lagi dalam dunia politik, maka akan menghasilkan produk-produk atau kebijakan yang jauh lebih baik bagi masyarakat. Sayangnya publik negara ini belum bisa mengakui kemampuan perempuan dalam bidang politik. 
 
 
Kemunculan perempuan di dunia politik saat ini, lanjut politisi dari Fraksi Partai Golkar, masih erat kaitannya dengan kembalinya aristokrasi lokal atau dinasti politik. Sehingga banyak yang meragukan kesiapan perempuan untuk mendedikasikan diri di dunia politik. Begitupun dengan partai politik yang dinilainya belum memberikan ruang yang lebih luas kepada kaum perempuan untuk berperan dalam bidang tersebut. 
 
 
“Partai Politik sebagai sumber rekruitmen kader dan pemimpin juga belum sepenuhnya siap membuka ruang dan memberi afirmasi agar perempuan bisa mengejar ketertinggalannya. Masih diperlukan penguatan regulasi yang mencerminkan komitmen nasional untuk mendorong kesetaraan gender di politik,” lanjutnya. 
 
 
Oleh karena itu saat ini DPR dan pemerintah sedang menyusun Undang-Undang Pemilu yang nantinya akan sangat penting bagi demokrasi dan keadilan gender di politik. Ia menilai pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu terkait afirmasi keterwakilan perempuan sejauh ini tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Itulah PR (pekerjaan rumah-red) semua perempuan Indonesia untuk memastikan bahwa pengaturan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada perempuan tidak hanya untuk mencalonkan diri, namun juga untuk terpilih. 
 
 
Sementara Direktur Perludem Titi Anggraeni mengatakan, peran perempuan dalam dunia politik bisa dilakukan di tiga jenis pemilu, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Namun sebenarnya menurutnya, keterwakilan perempuan di dunia politik bisa lebih luas dari ketiga instrument tersebut. seperti dalam penyelenggara pemilu dan pemilih. 
 
“Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja hanya ada 1 perempuan dari 7 Komisioner. Bawaslu hanya ada 1 perempuan dari 5 Komisioner yang ada. Oleh karena itu jumlah 30 persen kuota perempuan dalam calon legislatif itu penting untuk mempengaruhi keputusan. Jadi keterwakilan perempuan itu komprehensif,” jelas Titi. 
 
 
Ditambahkan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiani keterlibatan perempuan dalam dunia politik itu tidak sekedar kekuasaan, melainkan untuk menjaga equilibirium atau titik keseimbangan kehidupan. Sebagaimana yang dicita-citakan  RA Kartini dalam surat-suratnya yang ingin mewujudkan cita-cita besar bagi perempuan. (ayu/mp) Foto: Runi/od.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Dan DKPP Bahas Perubahan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
18-09-2017 / KOMISI II
Komisi II melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Nusantraa II DPR, Senayan, Jakarta,...
Hetifah Ingatkan Pemerintah Untuk Perhatikan Tenaga Honorer
06-09-2017 / KOMISI II
Hari ini (06/9/2017, sejumlah Kementerian dan Lembaga membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang kedua, dibuka hingga 25 September...
Sareh Wiyono Bagikan Ribuan Daging Kurban
04-09-2017 / KOMISI II
Ribuan bungkus berisi daging hewan kurban dibagikan langsung kepada warga di kampung-kampung terpencil di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Inilah yang...
Mardani : Usulan DOB Harus untuk Kesejahteraan dan Kepentingan Umum
29-08-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyarankan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus berdasarkan asas kesejahteraan dan kepentingan...