BKD Beri Pembekalan Penyusunan Naskah Akademik Untuk TA

25-04-2017 / LAIN-LAIN

Badan Keahlian Dewan  memberikan pembekalan terkait penyusunan Naskah Akademik (NA) beserta urgensinya kepada para Tenaga Ahli Fraksi DPR di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017). Workshop yang bertemakan “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang” ini akan diselenggarakan hingga 28 April mendatang.

 

Dalam sambutannya, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menekankan penyusunan RUU bukan hanya sekedar menentukan judul lalu menimbang pasal-pasalnya, tetapi ada konsep yang mendahuluinya, yaitu naskah akademik. Menurutnya, NA menjadi penting karena disanalah terdapat uraian atau argumentasi ilmiah suatu RUU sehingga diperlukan suatu kajian teoritis dan empiris terhadap objek.

 

“Untuk itu, Tenaga Ahli Anggota maupun Fraksi perlu pemahaman yang sama terhadap naskah akademik agar tidak terdapat perbedaan pandangan terhadap suatu konsepsi. Bagaimanapun, mereka ini yang ada di fraksi terlibat di dalam penyusunan RUU. Jadi, ketika naskah akademik kita buat, mereka perlu memahami isi teknis dan substansinya,” jelas Johnson.

 

Lebih lanjut, ia mengatakan secara substansial BKD ingin berikan pandangan yang menjadi muatan dari NA itu. Bagaimana memahami filosofi dari suatu naskah akademik, tidak hanya aspek yuridisnya tetapi juga  dilihat dari aspek sosiologisnya. Terutama berkaitan dengan implikasi dari suatu Rancangan Undang-Undang.

 

“Pemahaman seperti inilah yang diharapkan menjadi output dalam workshop yang digelar selama lima hari ini. Kita ingin bukan hanya memberikan secara konseptual tetapi juga ingin agar mereka bisa mempraktikkan materi yang kita sampaikan” tuturnya.

 

Disisi lain, ia menambahkan, beberapa TA dari Fraksi PPP dan Fraksi Demokrat mengusulkan agar diberikan pembekalan materi mengenai metodologi dalam penyusunan suatu kebijakan, yaitu Regulatory Impact Assessment (RIA). Jadi, bagaimana kita melihat suatu kebijakan itu dilihat dari dampaknya kepada penyelenggara maupun masyarakat.

 

“Itu akan kita kupas dari berbagai pendekatan. Ini masukan dari mereka agar RIA itu bisa diberikan sehingga betul-betul memahami apa itu Regulatory Impact Assessment,” tandasnya. (ann/sc) foto:runi/iw.

BERITA TERKAIT
DPRD Takalar Minta Masukan BK DPR Terkait Perubahan Tatib
24-05-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Jhonson Rajagukguk menerima kunjungan anggota Pansus tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan di...
PIA DPR RI Gelar Talkshow Ramadhan Sebagai Sarana Tumbuhkan Karakter Positif Anak
24-05-2017 / LAIN-LAIN
Perkembangan teknologi  yang semakin canggih, tidak dipungkiri selain membawa dampak positif juga kerap menimbulkan efek negative. Khususnya kepada anak-anak yang semakin...
Gay Bukan Budaya Indonesia
23-05-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid menegaskan bahwa perilaku pernikahan sesama jenis bukanlah sebuah nilai yang bisa diterima dalam...
DPRD Purbalingga Konsultasi Peran Bamus dengan BKD
23-05-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Yohannes O.I. Tapahari mewakili Kepala BKD Jhonson Rajagukguk menerima sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

  • SHARES