BKD Beri Pembekalan Penyusunan Naskah Akademik Untuk TA

25-04-2017 / LAIN-LAIN

Badan Keahlian Dewan  memberikan pembekalan terkait penyusunan Naskah Akademik (NA) beserta urgensinya kepada para Tenaga Ahli Fraksi DPR di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017). Workshop yang bertemakan “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang” ini akan diselenggarakan hingga 28 April mendatang.

 

Dalam sambutannya, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menekankan penyusunan RUU bukan hanya sekedar menentukan judul lalu menimbang pasal-pasalnya, tetapi ada konsep yang mendahuluinya, yaitu naskah akademik. Menurutnya, NA menjadi penting karena disanalah terdapat uraian atau argumentasi ilmiah suatu RUU sehingga diperlukan suatu kajian teoritis dan empiris terhadap objek.

 

“Untuk itu, Tenaga Ahli Anggota maupun Fraksi perlu pemahaman yang sama terhadap naskah akademik agar tidak terdapat perbedaan pandangan terhadap suatu konsepsi. Bagaimanapun, mereka ini yang ada di fraksi terlibat di dalam penyusunan RUU. Jadi, ketika naskah akademik kita buat, mereka perlu memahami isi teknis dan substansinya,” jelas Johnson.

 

Lebih lanjut, ia mengatakan secara substansial BKD ingin berikan pandangan yang menjadi muatan dari NA itu. Bagaimana memahami filosofi dari suatu naskah akademik, tidak hanya aspek yuridisnya tetapi juga  dilihat dari aspek sosiologisnya. Terutama berkaitan dengan implikasi dari suatu Rancangan Undang-Undang.

 

“Pemahaman seperti inilah yang diharapkan menjadi output dalam workshop yang digelar selama lima hari ini. Kita ingin bukan hanya memberikan secara konseptual tetapi juga ingin agar mereka bisa mempraktikkan materi yang kita sampaikan” tuturnya.

 

Disisi lain, ia menambahkan, beberapa TA dari Fraksi PPP dan Fraksi Demokrat mengusulkan agar diberikan pembekalan materi mengenai metodologi dalam penyusunan suatu kebijakan, yaitu Regulatory Impact Assessment (RIA). Jadi, bagaimana kita melihat suatu kebijakan itu dilihat dari dampaknya kepada penyelenggara maupun masyarakat.

 

“Itu akan kita kupas dari berbagai pendekatan. Ini masukan dari mereka agar RIA itu bisa diberikan sehingga betul-betul memahami apa itu Regulatory Impact Assessment,” tandasnya. (ann/sc) foto:runi/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan tersebut bertujuan untuk...
Natuna Titik Potensial Jadi Poros Maritim Dunia
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Kabupaten Natuna dengan bentang alam yang luas terdiri dari 99,25 % lautan dan hanya sebesar 0,75% wilayah daratan, memiliki potensi...
Fasilitas di Talaud Harus Menjadi Fokus Pemerintah.
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Fasilitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan harus menjadi prioritas untuk pemerintah dalam memberikan kekhususan terhadap wilayah-wilayah daerah perbatasan terutama...
Pemda Talaud Harus Ubah Pola Pikir
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Ketika di suatu daerah ada bandara dan sudah ada pusat-pusat perdagangan, masyarakat harus bisa mengubah pola pekerjaannya. Dari petani yang...