Timwas TKI Usulkan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU PPTKILN

26-04-2017 / PANITIA KHUSUS

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) hingga satu masa sidang ke depan.

 

“Seluruh masalah terkait Tenaga Kerja Indonesia telah diantisipasi di dalam RUU PPTKILN. Namun, Timwas minta  perpanjangan waktu untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah,” ungkap Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/04/2017).

 

Ia menyebutkan, berdasarkan hasil observasi di lapangan, Timwas TKI telah memetakan permasalahan TKI menjadi 3 bagian, yaitu pada masa pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Beberapa diantaranya ialah minimnya pengawasan terhadap calo, kordinasi antar-instansi yang kurang baik, serta buruknya sistem pendataan CTKI maupun purna.

 

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan Dede Yusuf mengatakan ada delapan isu krusial dalam revisi perubahan UU PPTKILN. Ia menjelaskan, tujuh isu diantaranya telah disepakati bersama pemerintah. Namun, terdapat satu hal yang masih menjadi deadlock antara Pemerintah dan DPR.

 

DPR, lanjutnya, menginginkan adanya lembaga independen yang khusus menangani buruh migran dari hulu hingga ke hilir.  Terkait hal itu, Pemerintah meminta badan ini bertanggung jawab kepada presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan, sementara DPR menginginkan nantinya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

 

“Tidak pakai “melalui”, karena sebagaimana yang kita ketahui, selama ini justru permasalahan itu sebab ada dualisme kelembagaan yang menangani TKI, yaitu Kemenaker dan BNP2TKI. Nah, inilah yang akhirnya sering bertubrukan dua kepentingan,” jelas politisi dari F-Demokrat ini.

 

Lebih lanjut, ia menuturkan fungsi regulator akan diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi fungsi operator atau pelaksana akan dimandatkan kepada badan yang akan dibentuk.

 

“Pada prinsipnya, isu-isu krusial ini sudah kami diskusikan dengan beberapa LSM, dan rata-rata mereka sudah sepakat isu krusial ini kita dahulukan. Nah, jika isu krusial ini sudah selesai maka pembahasan 400 DIM ini tidak menjadi suatu masalah. 7 isu krusial yang sudah disepakati bisa segera diformulasikan sehingga masuk masa sidang berikutnya, kami tinggal mengejar yang belum disepakati saja,” tandas Dede Yusuf. (ann/sc) Foto : Ojie/od.

BERITA TERKAIT
Pansus Tolak Usulan Capres dan Cawapres Tunggal
26-05-2017 / PANITIA KHUSUS
Rapat panitia Khusus (Pansus)  DPR RI tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama pemerintah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya, pansus sepakat menolak...
Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu
23-05-2017 / PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menetapkan sifat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)....
Enam Provinsi Defisit Keterwakilan
18-05-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy,  mengatakan ada enam provinsi yang mengalami defisit keterwakilan.  Provinsi tersebut...
Dewan Dukung Polri Bongkar TPPO Berkedok Pengiriman TKI
27-04-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah...

  • SHARES