Dewan Dukung Polri Bongkar TPPO Berkedok Pengiriman TKI

27-04-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah sekaligus menindak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok pengiriman TKI ke Timur Tengah pada Rabu, 26 April 2017 di Klinik Zam Zam Condet, Jawa Timur.

 

“Saya mengapresiasi dan mendukung langkah Polri yang aktif terlibat dalam pencegahan sekaligus penindakan TPPO berkedok pengiriman TKI dengan memberikan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Rieke melalui rilis yang diterima parlementaria, Kamis (27/04/2017).

 

Lebih lanjut, Rieke menjelaskan Operasi ‘penggeledahan’ yang dilakukan pihak Kepolisian dan Dinas Kesehatan di Klinik Zam Zam Condet, Jakarta Timur tersebut dilakukan berdasarkan penelusuran indikasi TPPO ke Timur Tengah atas sejumlah TKI, salah satunya ke Suriah.

 

TKI yang menjadi korban itu, lanjut Rieke disinyalir mendapatkan visa dari kedutaan negara penerima TKI setelah dinyatakan lulus tes kesehatan di Klinik Zam Zam, sekitar bulan Oktober 2016. Medical Check up memang salah satu persyaratan bagi calon TKI untuk dapat berangkat ke negara penempatan.

 

“Saya mendukung Kemenkes untuk segera mencabut ijin operasi dari klinik-klinik yang digunakan sebagai salah satu mata rantai pengiriman TKI unprocedural. Apalagi, Indonesia sudah menyatakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah sejak 1 Agustus 2011 Dengan demikian pengiriman yang terjadi hampir dapat dipastikan unprocedural. Artinya, menjadi salah satu bukti kuat telah terjadi TPPO,” terangnya.

 

Terkait hal itu, Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu meminta pihak Kepolisian untuk tidak peti es-kan hasil operasi yang dilakukan tersebut. Sebab, diduga klinik-klinik yang digunakan untuk medical check up para calon TKI merupakan salah satu pintu terjadinya TPPO. Bahkan, ada indikasi ada klinik medical check up digunakan pula sebagai penampungan para calon TKI ke Timur Tengah. (rnm/sc)/foto:naefurodji/iw. 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...