Paripurna DPR Setujui Batas ZEE Indonesia – Filipina

27-04-2017 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui perjanjian internasional tentang batas negara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi dan Laut Filipina. Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) sehingga diharapkan memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Indonesia. Demikian disampaikan  Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin saat Rapat Paripurna pada pada Kamis, (27/04/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

“Perjanjian ini bertujuan menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara sehingga memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Republik Indonesia dan mempererat serta meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara,” ujar TB Hasanuddin.

 

Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan akan mampu mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar Indonesia dengan Filipina, serta menjadi perlindungan lingkungan, konservasi SDA hayati dan non hayati.

 

“Adapun manfaat dari perjanjian ini diantaranya mempertegas pengakuan hukum batas negara Indonesia dengan Filipina serta menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati termasuk mendorong upaya kerjasama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE,” jelas Hasanuddin.

 

Seluruh anggota dewan yang hadir pun memberikan persetujuannya atas laporan yang disampaikan  Pimpinan Komisi I tersebut. “Apakah laporan Komisi I DPR tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan Filipina mengenai penetapan batas zona ekonomi eksklusuf 2014 dapat disetujui?” tanya fadli Zon selaku Ketua Rapat. “Setuju.” jawab seluruh anggota dewan.

 

Dengan adanya persetujuan ini, maka kepastian tentang batas berdaulat Indonesia dapat lebih terjamin. “Dengan disahkan RUU ini, maka kepastian mengenai batas hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE, khususnya yang berhadapan dengan Filipina akan lebih terjamin kepastian hukumnya,” pungkas TB Hasanuddin. (hs/sc)/foto:azka/iw. 

BERITA TERKAIT
Penetapan Anggota KPAI Kedepankan Prinsip Meritokrasi
09-06-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah menyetujui secara aklamasi 9 (sembilan)...
Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat
06-06-2017 / PARIPURNA
Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu,...
Rasio Pajak Tahun 2018 Diharapkan Lebih Tinggi
06-06-2017 / PARIPURNA
Setelah seluruh fraksi DPR RI menyampaikan pendapat mini terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2018, kini...
Asumsi Makro Sektor Energi KEM-PPKF 2018 Dinilai Stagnan
31-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menanggapi target pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018 relatif...

  • SHARES