Anggota Dewan Pengawas BPKH Ditetapkan DPR

27-04-2017 / PARIPURNA

DPR RI  telah menetapkan 5 Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat, yaitu Pengawasan Syariah BPKH Dr. KH. Marsudi Syuhud, Pengawasan Pengelolaam Keuangan BPKH Ir. Suhaji Lestiadi, ME, serta Pengawasan Umum BPKH Dr. Yuslam Fauzi, Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, AK, dan Dr. Abd Hamid Paddu, MA.

 

Ketua Komisi VIII M. Ali Taher mengatakan Dewan Pengawas BPKH mempunyai kewenangan strategis memberikan persetujuan, yaitu atas rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji, serta penempatan dan investasi keuangan haji.

 

“Dewan Pengawas harus  bersinergi dengan Badan Pelaksana BPKH untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan haji, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah hai, dan manfaat bagi maslahatan umat islam,” katanya, saat menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Anggota Dewan Pengawas BPKH dari Unsur masyarakat, di Gedung DPR RI, Kamis, (27/4/2017).

 

Penetapan terhadap 5 Anggota Dewan Pengawas tersebut telah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Komisi VIII telah menyeleksi calon yang memiliki kompetensi dan integritas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan haji.

 

“Komisi VIII melakukan uji kelayakan dan kelayakan terhadap calon Anggota Dewan Pengawas BPKH dengan mengedepankan prinsip kompetensi,” ujar Ali Taher.

 

Patut diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Dewan Pengawan BPKH terdiri atas 7 orang anggota yang berasal dari profesional, 2 orang dari unsur pemerintah dan 5 orang dari unsur masyarakat. (as/sc)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Beri Catatan dan Dukungan pada KEM-PPKF 2019 Usulan Pemerintah
31-05-2018 / PARIPURNA
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran...
Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia
31-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri...
Pemerintah Yakini Tax Ratio 2019 Capai 11,4-11,9 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Pemerintah meyakini tax ratio atau penerimaan pajak tahun 2019 bisa mencapai 11,4 hingga 11,9 persen. Optimisme pemerintah ini didasari oleh...
Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen....