RUU LPM dan PUTS Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR

28-04-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara II, Jumat (28/4/2017) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPM dan PUTS) menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. 
 
 
Sebelumnya, sepuluh Fraksi di DPR dengan mengutus juru bicara masing-masing telah menyampaikan pandangan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Pandangan-pandangan tersebut berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPM dan PUTS). Setelah selesai penyampaian, Fahri Hamzah menanyakan kepada para anggota dewan. 
 
 
"Kini saatnya saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisitif Komisi VI DPR RI  tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPM & PUTS), dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI?" tanya Fahri, serentak dijawab "setuju."
 
 
Ketuk palu menjadi penanda persetujuan. Persetujuan DPR ini dengan mempertimbangkan pembangunan bidang ekonomi yang harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
 
 
Di sisi lain demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Hal ini juga, guna terciptanya iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. 
 
 
Praktik monopoli yang dimaksud dalam RUU ini adalah penguasaan kekuatan ekonomi berupa produksi, pemasaran, atas barang dan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 
 
 
Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 
 
 
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peraturan persaingan usaha juga untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, guna menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun pelaku usaha kecil. (eko,mp)/foto:azka/iw.
BERITA TERKAIT
Penetapan Anggota KPAI Kedepankan Prinsip Meritokrasi
09-06-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah menyetujui secara aklamasi 9 (sembilan)...
Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat
06-06-2017 / PARIPURNA
Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu,...
Rasio Pajak Tahun 2018 Diharapkan Lebih Tinggi
06-06-2017 / PARIPURNA
Setelah seluruh fraksi DPR RI menyampaikan pendapat mini terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2018, kini...
Asumsi Makro Sektor Energi KEM-PPKF 2018 Dinilai Stagnan
31-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menanggapi target pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018 relatif...

  • SHARES