Pembahasan RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional Diperpanjang

28-04-2017 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan Rancangan Undang-Undang  tentang Kewirausahaan Nasional.

 

“Sesuai dengan rapat pengganti Bamus tanggal 27 April 2017, Pimpinan Komisi VI DPR RI telah menyampaikan surat tentang permintaan perpanjangan waktu masa sidang. Apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Perkoperasiaan dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat kita setujui?,” tanya Fahri kepada Anggota Dewan didalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (28/04/2017).

 

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat Paripurna itu, seluruh Anggota DPR RI yang hadir menyatakan persetujuannya.

 

“Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang berbunyi pembahasan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu tiga kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat paripurna DPR, sesuai dengan permintaan tertulis Pimpinan komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan Panitia Khusus,” paparnya. (dep,mp)/foto:iwan armanias/iw. 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini
17-10-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka...
Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam...
Badan Siber dan Lemsaneg Jadi Mitra Kerja Komisi I DPR
17-10-2017 / PARIPURNA
Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antar pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus tanggal 16 Oktober 2017telah disepakati...
Legislator Usul Pembentukan Satgas Penanganan Perdagangan Manusia
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota Legislatif Rieke Diah Pitaloka mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perdagangan Manusia, yang didalamnya ada unsur dari...