Penggunaan Hak Angket Untuk Dapatkan Pemahaman Komprehensif dari KPK

28-04-2017 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang IV TS 2016-2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/04), menyetujui penggunaan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diusulkan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR.

 

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini diwarnai sejumlah interupsi hingga aksi walk out dari anggota Fraksi Gerindra yang menolak penggunaan hak angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.

 

Menanggapi berbagai interupsi dari sejumlah dewan, Fahri mengatakan hak angket adalah hak konstitusional yang wajar digunakan setelah dilakukan hak bertanya di dalam AKD masing-masing. 

 

Ia mengatakan, ini hanyalah ekstensi daripada penggunaan hak konstitusional yang diberikan undang-undang. Apabila dilakukan seperti proses biasa yakni pengawasan melalui Komisi maka tidak akan mendapatkan informasi yang komprehensif.  Menurut Fahri, pengusulan hak angket ini semata untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan konkrit dari KPK.

 

“Kita sampai pada rapat hari ini karena adanya rapat maraton Komisi III, dimana semua fraksi sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan penggunaan hak angket. Dilanjutkan rapat bamus, rapat pimpinan  hingga rapat paripurna ini. Apakah usul menggunakan hak angket dapat disetujui?,”  ujar Fahri disusul pengetokan palu tanda persetujuan.

 

Sebelumnya Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPK pada 17-19April 2017. Dalam rapat tersebut, secara internal Komisi III mengusulkan penggunaan hak angket. Persetujuan ini kemudian diperkuat dengan usulan secara resmi sejumlah 25 anggota dari 8 fraksi yang mengajukan hak angket.

 

Anggota Komisi III Taufiqulhadi di depan Sidang Paripurna membacakan alasan usulan penggunaan hak angket yang mulai bergulir sejak adanya penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani dalam kasus E-KTP.

 

“Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian ataupun pengawasan tidak perlu lagi dilakukan dalam berbagai bentuknya,” ujar politisi dari F-NasDem itu. 

 

Selain itu, ia juga menyampaikan adanya dugaan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh KPK dalam tata kelola anggaran maupun tata kelola dokumentasi, yakni terjadinya pembocoran dokumen dalam proses hukum. Seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Cegah-Tangkal.

 

“Selanjutnya juga terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik, termasuk dugaan pembocoran informasi kepada media tertentu," terangnya.

 

Pengajuan hak angket ini kata dia, dilakukan untuk melakukan pendalaman atas berbagai permasalahan diatas sehingga dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Selain itu, seluruh proses dan mekanisme penggunaan hak angket ini telah terpenuhi.(ann,mp)/foto:andri/iw.

BERITA TERKAIT
Situasi Global Masih Pengaruhi Ekonomi Indonesia
19-05-2017 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018....
Paripurna DPR Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
19-05-2017 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat...
Perlu Sistem Terpadu untuk Lumpuhkan Serangan Siber
19-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon mengatakan, melihat banyaknya pengguna internet dan potensi serangan siber, perlunya dibangun suatu sistem...
TNI Diminta Selidiki Gugurnya Prajurit di Natuna
19-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan penyelidikan, terkait gugurnya empat anggota TNI dan...

  • SHARES