Penggunaan Hak Angket Untuk Dapatkan Pemahaman Komprehensif dari KPK

28-04-2017 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang IV TS 2016-2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/04), menyetujui penggunaan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diusulkan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR.

 

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini diwarnai sejumlah interupsi hingga aksi walk out dari anggota Fraksi Gerindra yang menolak penggunaan hak angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.

 

Menanggapi berbagai interupsi dari sejumlah dewan, Fahri mengatakan hak angket adalah hak konstitusional yang wajar digunakan setelah dilakukan hak bertanya di dalam AKD masing-masing. 

 

Ia mengatakan, ini hanyalah ekstensi daripada penggunaan hak konstitusional yang diberikan undang-undang. Apabila dilakukan seperti proses biasa yakni pengawasan melalui Komisi maka tidak akan mendapatkan informasi yang komprehensif.  Menurut Fahri, pengusulan hak angket ini semata untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan konkrit dari KPK.

 

“Kita sampai pada rapat hari ini karena adanya rapat maraton Komisi III, dimana semua fraksi sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan penggunaan hak angket. Dilanjutkan rapat bamus, rapat pimpinan  hingga rapat paripurna ini. Apakah usul menggunakan hak angket dapat disetujui?,”  ujar Fahri disusul pengetokan palu tanda persetujuan.

 

Sebelumnya Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPK pada 17-19April 2017. Dalam rapat tersebut, secara internal Komisi III mengusulkan penggunaan hak angket. Persetujuan ini kemudian diperkuat dengan usulan secara resmi sejumlah 25 anggota dari 8 fraksi yang mengajukan hak angket.

 

Anggota Komisi III Taufiqulhadi di depan Sidang Paripurna membacakan alasan usulan penggunaan hak angket yang mulai bergulir sejak adanya penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani dalam kasus E-KTP.

 

“Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian ataupun pengawasan tidak perlu lagi dilakukan dalam berbagai bentuknya,” ujar politisi dari F-NasDem itu. 

 

Selain itu, ia juga menyampaikan adanya dugaan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh KPK dalam tata kelola anggaran maupun tata kelola dokumentasi, yakni terjadinya pembocoran dokumen dalam proses hukum. Seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Cegah-Tangkal.

 

“Selanjutnya juga terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik, termasuk dugaan pembocoran informasi kepada media tertentu," terangnya.

 

Pengajuan hak angket ini kata dia, dilakukan untuk melakukan pendalaman atas berbagai permasalahan diatas sehingga dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Selain itu, seluruh proses dan mekanisme penggunaan hak angket ini telah terpenuhi.(ann,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Blue Print Pembangunan Parlemen Modern Telah Selesai Disusun
12-12-2017 / PARIPURNA
Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembanguna Parlemen Modern yang telah diterbitkan oleh Badan Keahlian dan Sekretariat...
DPR Sampaikan Keprihatinan Beberapa Bencana Alam di Indonesia
12-12-2017 / PARIPURNA
DPR RI menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana alam di beberapa daerah, antara lain meletusnya Gunung Agung di Bali, bencana banjir,...
DPR Selesaikan 17 RUU
12-12-2017 / PARIPURNA
Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas...
Pemerintah Harus Jamin Keberadaan Elpiji 3 Kg
12-12-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam Ecky mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan gas tabung elpiji 3 kg guna...