Revisi UU PPTKILN Perkuat Peran BNP2TKI

17-05-2017 / PIMPINAN

DPR akan memperkuat peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam rangka menuntaskan persoalan  TKI yang bermasalah di luar negeri.

 

"Panja RUU PPTKILN sudah hampir menyepakati pasal krusial,  yaitu memperkuat status badan BNP2TKI, dan pembagian tugas Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI, " ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, saat berdiskusi dengan Warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi, dan LSM TKI, di KJRI Arab Saudi, Selasa Malam, (16/5/2017).

 

Fahri menambahkan, BNP2TKI nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden sementara Kementerian Tenaga Kerja hanya regulator saja.  "Saat ini fungsi diplomasi Konsulat Jenderal di luar negeri banyak hilang karena banyak mengelola masalah tenaga kerja ini," paparnya.

 

Dia menambahkan, seharusnya BNP2TKI mengurusi one stop service semua persoalan tenaga kerja di luar negeri sementara Konjen hanya urusi masalah diplomasi saja. "Kedutaan yang banyak mengurusi persoalan TKI seperti Hongkong, Arab Saudi dan Malaysia kadang fungsi diplomasi tidak maksimal, misalnya saja di Malaysia karena banyak mengurusi soal TKI maka hubungan bilateral dengan Malaysia menurun,"jelasnya.

 

Selain itu, tambah Fahri, ada beberapa usulan pasal di dalam Revisi UU TKI yaitu menambah pasal pengembalian tanggung jawab negara terhadap TKI sampai negara asalnya dan pasal reintegrasi bagi para TKI yang dipulangkan.

 

"Kalau para TKI ini dipulangkan begitu saja maka mereka tidak memiliki apa-apa, jadi harus ada semacam asuransi untuk mereka, selain itu juga ada reintegrasi bagi TKI yang dipulangkan tersebut, seperti perbedaan kebudayaan juga kerap menimbulkan culture shock bagi mereka," terangnya. (si/sc) Foto : Sugeng/od.      


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengamanan Kompleks Parlemen Masih Lemah
15-12-2017 / PIMPINAN
Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon melaksanakan sidak ke sejumlah sarana dan prasarana di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat...
Posisi Fahri Hamzah Tak Bisa Diganggu Gugat
15-12-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan posisinya tak bisa diganggu, baik posisi dari keanggotaan DPR, anggota Partai Keadilan Sejahtera...
Pimpinan DPR RI Dukung Rencana Aksi Bela Palestina di Silang Monas
14-12-2017 / PIMPINAN
Pimpinan DPR RI mendukung Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina atau yang disingkat dengan Aksi Bela Palestina pada Minggu (17/12/2017. Hal...
Dubes Kamboja Kagumi Pancasila
14-12-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Politik, Hukum dan HAM, Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Kamboja, HOR Nam Bora....