Revisi UU PPTKILN Perkuat Peran BNP2TKI

17-05-2017 / PIMPINAN

DPR akan memperkuat peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam rangka menuntaskan persoalan  TKI yang bermasalah di luar negeri.

 

"Panja RUU PPTKILN sudah hampir menyepakati pasal krusial,  yaitu memperkuat status badan BNP2TKI, dan pembagian tugas Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI, " ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, saat berdiskusi dengan Warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi, dan LSM TKI, di KJRI Arab Saudi, Selasa Malam, (16/5/2017).

 

Fahri menambahkan, BNP2TKI nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden sementara Kementerian Tenaga Kerja hanya regulator saja.  "Saat ini fungsi diplomasi Konsulat Jenderal di luar negeri banyak hilang karena banyak mengelola masalah tenaga kerja ini," paparnya.

 

Dia menambahkan, seharusnya BNP2TKI mengurusi one stop service semua persoalan tenaga kerja di luar negeri sementara Konjen hanya urusi masalah diplomasi saja. "Kedutaan yang banyak mengurusi persoalan TKI seperti Hongkong, Arab Saudi dan Malaysia kadang fungsi diplomasi tidak maksimal, misalnya saja di Malaysia karena banyak mengurusi soal TKI maka hubungan bilateral dengan Malaysia menurun,"jelasnya.

 

Selain itu, tambah Fahri, ada beberapa usulan pasal di dalam Revisi UU TKI yaitu menambah pasal pengembalian tanggung jawab negara terhadap TKI sampai negara asalnya dan pasal reintegrasi bagi para TKI yang dipulangkan.

 

"Kalau para TKI ini dipulangkan begitu saja maka mereka tidak memiliki apa-apa, jadi harus ada semacam asuransi untuk mereka, selain itu juga ada reintegrasi bagi TKI yang dipulangkan tersebut, seperti perbedaan kebudayaan juga kerap menimbulkan culture shock bagi mereka," terangnya. (si/sc) Foto : Sugeng/od.      


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rapat 5 Jam Hasilkan Data Konkret Perbatasan
19-10-2017 / PIMPINAN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Talaud, Sulawesi...
DPR Dorong Penguatan Anggaran Riset dan Beasiswa Bidikmisi
18-10-2017 / PIMPINAN
Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memberikan dukungan anggaran di bidang riset...
Ketua DPR Yakin Integritas Anggota Komnas HAM Terpilih
17-10-2017 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Setya Novanto menilai bahwa ketujuh anggota Komnas HAM merupakan orang-orang yang memiliki integritas dan sudah teruji dengan...
Sidang IPU ke 137 Terima Resolusi Rohingya
16-10-2017 / PIMPINAN
Setelah memenangkan voting dengan 1.027 dukungan dalam sidang ke-137 Inter Parliamentary Union (IPU), proposal Emergency items terkait krisis Rohingya yang...