Komisi III Dukung Peningkatan Anggaran Kejati Sumut

17-05-2017 / KOMISI III

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara (Sumut) mendukung peningkatan anggaran untuk Kejaksaan tinggi Sumatera Utara. Hal tersebut terungkap dalam rapat Komisi III dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Bambang  Sugeng Rukmono dan jajarannya, yang digelar di Kejaksaan Tinggi Sumut, Rabu (03/5/2017).

 

“Seperti yang diungkapkan Kajati Sumatera Utara tadi bahwa Kejati Sumut mendapat penguruangan anggaran sekitar Rp 52 Miliar untuk tahun 2017 ini, karena adanya penurunan APBN. Hal tersebut berimbas pada kinerja dari lembaga yang dipimpinnya. Misalnya satu kejaksaan negeri hanya mendapat jatah dua perkara yang harus ditangani, sementara Kejati mendapat satu perkara. Hal ini tentu sangat memprihatinkan,” ungkap anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring.

 

Padahal, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, salah satu agenda dari pemerintahan saat ini adalah penegakan hukum atau law enforcement. Dan Jaksa sebagai penuntut umum merupakan salah satu unsur dalam mewujudkan penegakan hukum.

 

Terlebih lagi, kasus terbesar yang ditangani kejaksaan di Sumatera utara adalah kasus narkoba. Dimana para bandar narkoba tidak ragu untuk mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk membebaskan anggota atau komplotannya. Hal tersebut tentu menjadi godaan besar tersendiri bagi para penuntut umum atau jaksa. Dengan kata lain, jangan sampai minimnya anggaran akan mengurangi kinerja jaksa sekaligus menjatuhkan moral penuntut umum.

 

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dan Jaksa Agung dapat memberikan tambahan atau peningkatan anggara untuk instansi tersebut. Hal itu semata demi terciptanya penegakan hukum sebagaimana salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

 

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya yang ikut dalam tim kunjungan kerja Komisi III ke Sumut, Abdul Wahab Dalimunthe menyoroti kekurangan pegawai yang dialami  Kejati Sumut. Pasalnya, sejak beberapa tahun belakangan pemerintah memoratorium PNS termasuk PNS yang berada di instansi hukum. Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah segera mencabut moratorium PNS khususnya untuk bidang-bidang tertentu seperti Kesehatan, Pendidikan dan Penegak Hukum. (ayu/sc) Foto : Ayu

             


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM
16-10-2017 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Komisi Pemeberantasan Korupsi yang diketuai Agus Rahardjo, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri...
Selama 15 Tahun Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
13-10-2017 / KOMISI III
Setelah 15 tahun era reformasi berjalan, agenda pemberantasan korupsi masih jalan di tempat. Padahal, bangsa ini harus segera bangkit dan...
Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi
13-10-2017 / KOMISI III
Indeks korupsi Indonesia dinilai masih tinggi. Pasca reformasi ini program pemberantasan korupsi jadi pertanyaan Komisi III DPR RI. Walau sudah...
Komisi III Soroti Persiapan Densus Tipikor Polri
12-10-2017 / KOMISI III
Persiapan pembentukanDetasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kepolisian Republik Indonesia, menjadi sorotanKomisi III DPR RI. Sistem dan konsep...