Petugas Rutan Sialang Bungkuk Abaikan Profesionalitas

18-05-2017 / KOMISI III

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, jumlah tahanan yang  lebih dari seribu orang di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Riau tidak sebanding dengan jumlah petugas (sipir). Disamping itu adanya aturan dan regulasi dari petugas rutan membuat para tahanan frustasi, sehingga mudah terprovokasi oleh tahanan lainnya untuk melakukan perlawanan

 

“Kejadian ini menunjukan bahwa ada sisi profesionalitas yang diabaikan oleh petugas rutan, dan juga kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta over kapasitas,” ungkap Nasir Djamil usai meninjau Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Selasa (15/5/2017).

 

Menurutnya, persoalan yang paling mendasar kaburnya napi karena jumlah penghuni rutan yang melebihi kapasitas. Yang seharusnya dihuni 360 orang, dipaksakan menampung 1.870 orang, belum lagi sarana dan prasarana tidak mencukupi terutama kebutuhan dasar air bersih. 

 

"Terkait over kapasitas memang sudah menjadi problem nasional di semua rutan dan lembaga permasyarakatan. Untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana kita mengevaluasinya,” ungkapnya.

 

Kedatangan Tim Kunjungan Spesifik Komisi III  ke Rutan Sialang Bungkuk kali ini dalam rangka meihat bagaimana penanganan dan pengamanan pasca kaburnya ratusan narapidana di Pekanbaru. Selain itu perlu segera mencarikan solusi terkait pasca kaburnya para narapidana Sialang Bungkuk.

 

"Kejadian ini harus kita evaluasi jangan sampai kemudian justru tidak menyelesaikan masalah yang ada," ujar Nasir Djamir  didampingi Kapolda Riau Irjen Zulkarnain Adinegara, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Kakanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau Dewa Putu Gede, serta Pelaksana Harian (PLH) Rutan kelas IIB Sialang Bungkuk Pekanbaru Provinsi Riau.

 

Politisi PKS ini  mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kapolda Riau. Ia minta  lebih kurang 124 tahanan yang masih di luar agar segera ditemukan, dan juga kepada para warga, keluarga narapidana yang kabur dihimbau untuk  bisa bekerjasama. Sehingga para napi itu bisa kembali menjalani proses hukum yang dihadapi.

 

Lebih lanjut ia berharap Kakanwil Kumham Provinsi Riau yang baru  agar bisa melakukan recovery dan kemudian bisa memberikan kenyamanan ketertiban di rutan. Agar para tahanan tidak ada niatan untuk lari dari rutan.

 

Kepada Menpan RB, Nasir berharap  moratorium pegawai ditinjau kembali. Karena untuk saat ini jumlah petugas yang ada di lapangan masih minim dan tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas. Karena itu pula nanti akan segera dicarikan solusi dan dilihat dari aspek regulasi dan aspek SDM nya serta aspek pengawasannya agar kedepan tidak terjadi hal serupa.(azka,mp), foto : azka/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM
16-10-2017 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Komisi Pemeberantasan Korupsi yang diketuai Agus Rahardjo, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri...
Selama 15 Tahun Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat
13-10-2017 / KOMISI III
Setelah 15 tahun era reformasi berjalan, agenda pemberantasan korupsi masih jalan di tempat. Padahal, bangsa ini harus segera bangkit dan...
Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi
13-10-2017 / KOMISI III
Indeks korupsi Indonesia dinilai masih tinggi. Pasca reformasi ini program pemberantasan korupsi jadi pertanyaan Komisi III DPR RI. Walau sudah...
Komisi III Soroti Persiapan Densus Tipikor Polri
12-10-2017 / KOMISI III
Persiapan pembentukanDetasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kepolisian Republik Indonesia, menjadi sorotanKomisi III DPR RI. Sistem dan konsep...