Fraksi PKS Minta Paripurna DPR Batalkan Keputusan Hak Angket

18-05-2017 / PARIPURNA

Fraksi PKS DPR RI meminta kepada Rapat Paripurna untuk meminta membatalkan keputusan Rapat Paripurna DPR mengenai hak angket, karena proses pengambil keputusannya dianggap melanggar tata tertib DPR.

 

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Sumut III Anshori Siregar saat membacakan pernyataan sikap Fraksi PKS DPR RI atas penggunaan hak angket DPR terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam UU 30 tahun 2002 tentang KPK, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/05/2017).

 

“Kami mendesak agar pembatalan hak angket tersebut dibahas pada Rapat Paripurna saat ini. Fraksi PKS juga menegaskan, tidak pernah memerintahkan kepada anggota fraksinya untuk mendukung diajukannya hak angket tersebut,” tegas Anshori.

 

Namun apabila dalam hal Rapat Paripurna ini berpendapat lain dan tetap menindaklanjuti keputusan atas hak angket yang dimaksud, lanjut Anshori, maka fraksi PKS menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam setiap pembahasan di Pansus angket tersebut.

 

“Karena tidak terpenuhi semua unsur fraksi dalam panitia angket berdasarkan peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 171 ayat 2 maka panitia angket tidak bisa dibentuk, sehingga penggunaan hak angket DPR RI gugur dengan sendirinya,”ucapnya.

 

Fraksi PKS menilai, keputusan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak dan tidak mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi dan seluruh anggota yang hadir. Hal itu diduga telah melanggar peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 3 dan melanggar peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2004 tentang Tata Tertib DPR pasal 279, 280, dan 281. (dep,mp) Foto: Runi/od.

BERITA TERKAIT
Situasi Global Masih Pengaruhi Ekonomi Indonesia
19-05-2017 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018....
Paripurna DPR Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
19-05-2017 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat...
Perlu Sistem Terpadu untuk Lumpuhkan Serangan Siber
19-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon mengatakan, melihat banyaknya pengguna internet dan potensi serangan siber, perlunya dibangun suatu sistem...
TNI Diminta Selidiki Gugurnya Prajurit di Natuna
19-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan penyelidikan, terkait gugurnya empat anggota TNI dan...

  • SHARES