Fraksi PKS Minta Paripurna DPR Batalkan Keputusan Hak Angket

18-05-2017 / PARIPURNA

Fraksi PKS DPR RI meminta kepada Rapat Paripurna untuk meminta membatalkan keputusan Rapat Paripurna DPR mengenai hak angket, karena proses pengambil keputusannya dianggap melanggar tata tertib DPR.

 

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Sumut III Anshori Siregar saat membacakan pernyataan sikap Fraksi PKS DPR RI atas penggunaan hak angket DPR terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam UU 30 tahun 2002 tentang KPK, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/05/2017).

 

“Kami mendesak agar pembatalan hak angket tersebut dibahas pada Rapat Paripurna saat ini. Fraksi PKS juga menegaskan, tidak pernah memerintahkan kepada anggota fraksinya untuk mendukung diajukannya hak angket tersebut,” tegas Anshori.

 

Namun apabila dalam hal Rapat Paripurna ini berpendapat lain dan tetap menindaklanjuti keputusan atas hak angket yang dimaksud, lanjut Anshori, maka fraksi PKS menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam setiap pembahasan di Pansus angket tersebut.

 

“Karena tidak terpenuhi semua unsur fraksi dalam panitia angket berdasarkan peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 171 ayat 2 maka panitia angket tidak bisa dibentuk, sehingga penggunaan hak angket DPR RI gugur dengan sendirinya,”ucapnya.

 

Fraksi PKS menilai, keputusan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak dan tidak mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi dan seluruh anggota yang hadir. Hal itu diduga telah melanggar peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 3 dan melanggar peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2004 tentang Tata Tertib DPR pasal 279, 280, dan 281. (dep,mp) Foto: Runi/od.

BERITA TERKAIT
Penetapan Anggota KPAI Kedepankan Prinsip Meritokrasi
09-06-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah menyetujui secara aklamasi 9 (sembilan)...
Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat
06-06-2017 / PARIPURNA
Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu,...
Rasio Pajak Tahun 2018 Diharapkan Lebih Tinggi
06-06-2017 / PARIPURNA
Setelah seluruh fraksi DPR RI menyampaikan pendapat mini terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2018, kini...
Asumsi Makro Sektor Energi KEM-PPKF 2018 Dinilai Stagnan
31-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menanggapi target pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018 relatif...

  • SHARES