Fraksi PKS Minta Paripurna DPR Batalkan Keputusan Hak Angket

18-05-2017 / PARIPURNA

Fraksi PKS DPR RI meminta kepada Rapat Paripurna untuk meminta membatalkan keputusan Rapat Paripurna DPR mengenai hak angket, karena proses pengambil keputusannya dianggap melanggar tata tertib DPR.

 

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Sumut III Anshori Siregar saat membacakan pernyataan sikap Fraksi PKS DPR RI atas penggunaan hak angket DPR terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam UU 30 tahun 2002 tentang KPK, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/05/2017).

 

“Kami mendesak agar pembatalan hak angket tersebut dibahas pada Rapat Paripurna saat ini. Fraksi PKS juga menegaskan, tidak pernah memerintahkan kepada anggota fraksinya untuk mendukung diajukannya hak angket tersebut,” tegas Anshori.

 

Namun apabila dalam hal Rapat Paripurna ini berpendapat lain dan tetap menindaklanjuti keputusan atas hak angket yang dimaksud, lanjut Anshori, maka fraksi PKS menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam setiap pembahasan di Pansus angket tersebut.

 

“Karena tidak terpenuhi semua unsur fraksi dalam panitia angket berdasarkan peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 171 ayat 2 maka panitia angket tidak bisa dibentuk, sehingga penggunaan hak angket DPR RI gugur dengan sendirinya,”ucapnya.

 

Fraksi PKS menilai, keputusan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak dan tidak mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi dan seluruh anggota yang hadir. Hal itu diduga telah melanggar peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 3 dan melanggar peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2004 tentang Tata Tertib DPR pasal 279, 280, dan 281. (dep,mp) Foto: Runi/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peningkatan Belanja 2018 Untuk Sektor Prioritas
16-08-2017 / PARIPURNA
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa peningkatan belanja pada 2018 dilakukan semata-mata hanya untuk sektor prioritas. Terutama dalam meningkatkan infrastruktur guna...
Pertumbuhan Ekonomi 2018 Ditargetkan 5,4 Persen
16-08-2017 / PARIPURNA
Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang optimis ini didukung melalui konsumsi masyarakat...
Pemerintah Akan Lakukan Reformasi Perpajakan
16-08-2017 / PARIPURNA
Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan,...
Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR
16-08-2017 / PARIPURNA
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan RUU APBN Tahun...