Deding Ishak Terima Guru Madrasah Ibtidaiyah As Shalafi

18-05-2017 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengapresiasi salah satu program Humas bertajuk Kunjungan Edukasi. Dalam program inilah rakyat bisa bertemu, mengenal lebih dekat, bahkan “curhat” kepada wakilnya di DPR. 

 

“Acara atau program yang merupakan kebijakan Setjen DPR, dalam hal ini Humas DPR sangat baik. Menerima semua lapisan masyarakat dari berbagai profesi untuk berkunjung ke DPR. Bertemu, mengenal lebih dekat, bahkan curhat tentang berbagai hal secara langsung dengan wakilnya. Karena itu kita (pimpinan dan anggota DPR) sudah sepakat untuk menjadikan DPR sebagai rumah rakyat Indonesia. Sehingga saya mengapresiasi program ini,” ujar Deding usai menerima guru-guru dari Madrasah Ibtidaiyah As Shalafi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).  

 

Sejatinya, lanjut Politisi dari Fraksi Golkar ini, disetiap penerimaan kunjungan masyarakat juga harus melibatkan pimpinan atau anggota DPR. Agar permasalahan yang dicurhatkan atau disampaikan  masyarakat tersebut dapat langsung didengar dan disampaikan kepada pemerintah selaku eksekutor sekaligus mitra kerja DPR. 

 

Sebut saja beberapa “curhatan” yang disampaikan para pengajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Reni M, salah satu guru dari MI As Salafiah misalnya. Ia mengeluhkan  statusnya sebagai tenaga honorer yang belum juga mendapatkan tunjangan sertifikasi dan Impassing. 

 

Saat itu disampaikan Deding bahwa tidak hanya Reni namun masih banyak guru honorer dari berbagai daerah yang mengalami hal serupa. Namun pihaknya bersama anggota Komisi VIII lainnya sangat serius menindaklanjuti keluhan tersebut. Keseriusan DPR tersebut terlihat dari dibentuknya Panja (panitia kerja) Sertifikasi dan Impassing. Panja inilah yang kemudian mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen Pendis untuk segera membayar tunjangan sertifikasi guru dan impassing, beserta tunggakannya. 

 

Sementara Ceppy Alamsyah dari MI Al IKhsan mengeluhkan sarana dan prasarana sekolah yang masih sangat minim. Disaat jumlah siswa terus bertambah, namun ruang kelas Madrasah ini hanya tiga kelas. Belum lagi kondisinya yang dinilai cukup memprihatinkan. Menjawab hal tersebut Deding berjanji akan menyampaikannya langsung kepada Kementerian Agama khususnya Dirjen Pendidikan Islam yang menaungi sekolah agama. 

 

Meski demikian ia meminta agar  para guru bersabar, pasalnya anggaran pemerintah untuk sekolah Islam cukup terbatas. Sementara masih banyak sekolah di Indonesia yang bernasib serupa, dan juga perlu segera mendapat penanganan. (ayu), foto : ojie/hr.

BERITA TERKAIT
RUU Ponpes dan Madrasah Kembali Disuarakan
15-06-2017 / KOMISI VIII
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah kembali disuarakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher di...
Kemensos Sudah Jalankan Perpres dengan Baik
14-06-2017 / KOMISI VIII
Kementerian Sosial dinilai sudah menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) No.46/2015 tentang Kementerian Sosial dengan baik. Apresiasi itu terkait dengan tanggung jawab...
PP atas UU Jaminan Produk Halal Harus Segera Terwujud
12-06-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau kesiapan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 33...
Legislator Usulkan OKI Prakarsai Selesaikan Krisis Politik Qatar
09-06-2017 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher menilai pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dengan empat negara Arab yakni Arab...

  • SHARES