Legislator Dukung Tantangan Amien Rais Terhadap Menko Kemaritiman

18-05-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI, M Syafii mendukung tantangan mantan Ketua MPR, Amien Rais terhadap Menteri Kordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pemerintah meneruskan reklamasi teluk Jakarta beberapa hari lalu.

 

“Sejatinya mantan Ketua MPR, Amien Rais tidak perlu mengeluarkan “tantangan” terhadap Luhut, tapi karena sikap yang dikemukakan Luhut semakin tidak masuk akal memang perlu ditonton oleh publik. Apa sih yang mendasari dia ngotot meneruskan reklamasi itu,”ujar Romo, begitu M. Syafi’i biasa disapa.

 

Pasalnya, lanjut Romo, rakyat sudah menunjukkan kerugiannya, jaringan alat-alat komunikasi sudah menunjukkan kekhawatiran, Menteri-menteri yang terkait dengan reklamasi pun sudah menyatakan menolak. Bahkan PTUN (Pengadilan tata usaha Negara) juga sudah mengabulkan tuntutan tersebut, tapi Luhut tetap ngotot untuk melanjutkan program itu.  

 

“Ini ada apa? Kita perlu mendengar itu. Kalau Luhut merasa yakin itu efektif dan bermanfaat kenapa dia harus takut, ngomong dong. Sebelumnya ketika Ahok diprediksi menang, salah satu programmya lanjutkan reklamasi. Tapi begitu Ahok kalah program tersebut diambil alih pemerintah pusat. Kenapa Luhut ngotot sekali, perlu dijelaskan kepada publik. Saya rasa tantangan Amien Rais itu baik. Kalau dia memang obyektif menilai ini bermanfaat, apa salahnya mengkomunikasikan program itu lewat debat yang ditantang oleh Amien Rais,”paparnya.

 

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini mencontohkan program Luhut sebelumnya, yakni membebaskan asing untuk berusaha dan memberikan nama pada Pulau-pulau terluar Indonesia yang kemudian mengundang banyak kontra dari berbagai pihak. Romo menilai jika Luhut ingin mengembangkan wilayah yang ada, ia sejatinya hahrus berkonsentrasi membuat program-program untuk rakyat terhadap pulau-pulau terluar Indonesia. Agar pulau terluar tersebut tidak dirampok dan digunakan seenaknya oleh asing.

 

Dengan kata lain, jangan ada pihak lain yang dirugikan. Dalam kasus program reklamasi ini nelayanlah yang paling dirugikan. Gara-gara penimbunan laut, maka mata pencaharian nelayan hilang. Bahkan Romo menilai, sejauh ini belum ada kajian akademik yang mengatakan reklamasi sangat bermanfaat untuk diteruskan.

 

Jika kemudian Luhut atau pemerintah ngotot melanjutkan program tersebut, artinya pemerintah telah melanggar hukum, mengabaikan penderitaan rakyat, dan yang pasti ada agenda tertentu di balik pelaksanaan program reklamasi teluk Jakarta tersebut. (Ayu), Foto: Arief/od.

BERITA TERKAIT
Fasilitas Mewah di Lapas Tidak Dibenarkan
14-06-2017 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menyayangkan adanya sel mewah yang dihuni tahanan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)...
OTT pada Lembaga Penegak Hukum Jangan Terjadi Lagi
13-06-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap kasus operasi tangkap tangan (OTT) di lembaga penegak hukum tidak terjadi lagi. Terkait...
Komisi III Setujui Penjelasan dan Laporan Kerja 6 Mitra Kerjanya
08-06-2017 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menyetujui penjelasan 6 badan dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Keenam mitra komisi III itu yakni...
Komisi III Minta BNN Lebih Keras Cegah Masuknya Narkoba Jenis Baru Ke Indonesia
08-06-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar AlHabsy meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk lebih sensitive dan lebih keras lagi...

  • SHARES