Perlu Sistem Terpadu untuk Lumpuhkan Serangan Siber

19-05-2017 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon mengatakan, melihat banyaknya pengguna internet dan potensi serangan siber, perlunya dibangun suatu sistem terpadu yang bisa melumpuhkan dan menangkal serangan-serangan itu. Terutama serangan siber terhadap objek vital Indonesia, seperti pertahanan, intelijen, korporat, hingga perbankan Tanah Air.

 

Demikian dikatakannya sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017), terkait wacana pembentukan lembaga atau badan khusus yang menangani serangan siber maupun virus yang menyerang instansi pelayanan publik.

 

“Kita perlu membangun suatu sistem siber yang bisa menangkal serangan-serangan siber terhadap obyek vital. Ini perlu dijaga semuanya dengan suatu sistem atau badan siber yang nanti akan dibangun oleh pemerintah,” kata Nurdin.

 

Politisi F-Hanura itu melihat, serangan siber yang bisa melumpuhkan sistem, maupun strategi dan informasi, sehingga harus ditangani secara khusus dan komprehensif. Menurutnya, dengan membangun badan siber yang berada di bawah Kemenkopolhukam, merupakan langkah yang tepat.

 

“Jadi, badan siber ini nanti kalo jadi dibentuk, sudah tepat di bawah Kemenkopolhukam sebagai koordinator, karena berfungsi untuk bisa mengorganisir daripada kementerian ataupun badan-badan di bawahnya, seperti BIN, TNI, maupun Menkominfo,” jelas Nurdin.

 

Politisi asal dapil Sumut itu berharap, dengan adanya lembaga atau badan siber ini, diharapkan dapat menangani serangan siber, ataupun serangan dari pihak yang tidak suka dengan Indonesia.

 

“Sehingga, apabila ada rencana-rencana, katakanlah yang tidak senang kepada Indonesia, bisa ditangkal melalui badan siber yang akan dikembangkan pemerintah itu,” imbuh Nurdin. (sf/sc) Foto: Iwan

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paripurna DPR Perpanjang Pembahasan 2 RUU
25-05-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni...
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
25-05-2018 / PARIPURNA
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002...
Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Ekonomi
24-05-2018 / PARIPURNA
Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 pada minggu lalu, kini...
12 Anggota DPR PAW Diresmikan
18-05-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian 12 Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 pada...