Perlu Sistem Terpadu untuk Lumpuhkan Serangan Siber

19-05-2017 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon mengatakan, melihat banyaknya pengguna internet dan potensi serangan siber, perlunya dibangun suatu sistem terpadu yang bisa melumpuhkan dan menangkal serangan-serangan itu. Terutama serangan siber terhadap objek vital Indonesia, seperti pertahanan, intelijen, korporat, hingga perbankan Tanah Air.

 

Demikian dikatakannya sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017), terkait wacana pembentukan lembaga atau badan khusus yang menangani serangan siber maupun virus yang menyerang instansi pelayanan publik.

 

“Kita perlu membangun suatu sistem siber yang bisa menangkal serangan-serangan siber terhadap obyek vital. Ini perlu dijaga semuanya dengan suatu sistem atau badan siber yang nanti akan dibangun oleh pemerintah,” kata Nurdin.

 

Politisi F-Hanura itu melihat, serangan siber yang bisa melumpuhkan sistem, maupun strategi dan informasi, sehingga harus ditangani secara khusus dan komprehensif. Menurutnya, dengan membangun badan siber yang berada di bawah Kemenkopolhukam, merupakan langkah yang tepat.

 

“Jadi, badan siber ini nanti kalo jadi dibentuk, sudah tepat di bawah Kemenkopolhukam sebagai koordinator, karena berfungsi untuk bisa mengorganisir daripada kementerian ataupun badan-badan di bawahnya, seperti BIN, TNI, maupun Menkominfo,” jelas Nurdin.

 

Politisi asal dapil Sumut itu berharap, dengan adanya lembaga atau badan siber ini, diharapkan dapat menangani serangan siber, ataupun serangan dari pihak yang tidak suka dengan Indonesia.

 

“Sehingga, apabila ada rencana-rencana, katakanlah yang tidak senang kepada Indonesia, bisa ditangkal melalui badan siber yang akan dikembangkan pemerintah itu,” imbuh Nurdin. (sf/sc) Foto: Iwan

 

 

BERITA TERKAIT
Penetapan Anggota KPAI Kedepankan Prinsip Meritokrasi
09-06-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah menyetujui secara aklamasi 9 (sembilan)...
Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat
06-06-2017 / PARIPURNA
Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu,...
Rasio Pajak Tahun 2018 Diharapkan Lebih Tinggi
06-06-2017 / PARIPURNA
Setelah seluruh fraksi DPR RI menyampaikan pendapat mini terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2018, kini...
Asumsi Makro Sektor Energi KEM-PPKF 2018 Dinilai Stagnan
31-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menanggapi target pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018 relatif...

  • SHARES