UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan

19-05-2017 / KOMISI VIII

Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan komisi nasional disabilitas (KND).

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menyampaikan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (19/5/2017). Sampai saat ini, KND belum terbentuk. Padahal, ini mendesak agar akses kaum disabilitas terhadap fasilitas publik terpenuhi. “Mestinya pemerintah tidak harus didesak-desak ketika aturannya sudah ada. Nampaknya pemerintah saat ini harus didesak terus, seperti juga pembentukan BPKH,” katanya.

 

KND sudah saatnya diwujudkan sebagai amanat UU Disabilitas. Menurut Endang, keberadaan KND sebaiknya dibawah Kementerian Sosial, tidak berdiri independen. Ini untuk memudahkan dan mempercepat akselerasi kepentingan kaum disabilitas. “Dalam pembahasan UU Disabilitas, kita berharap bentuknya bukan seperti komisioner, tapi harus masuk dalam sistem, sehingga segala informasi dengan cepat dapat diketahui. Hambatan-hambatan juga bisa segera diatasi,” tutur Endang.

 

Bertahun-tahun, sambung politisi Partai Golkar ini, kaum disabilitas hampir tak punya akses. Kaum disabilitas dengan kebutuhan khusus mesti jadi tanggung jawab negara. Saatnya kaum disabilitas mendapat tempat yang laik di tengah publik. (mh/sc), foto : kresno/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Ada Proses Hukum Bagi Pelaku Bullying
18-08-2017 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR , Nur Ahmad, mengharapkan adanya proses penegakan hukum untuk para pelaku bullying terhadap anak-anak dan...
Masuki HUT-RI ke- 72, Layanan Haji Semakin Baik
16-08-2017 / KOMISI VIII
Memasuki usia kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-72 tahun ini, sektor layanan haji semakin baik. Dari masalah fasilitas haji hingga konsumsi bagi...
Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Haji Masih Lemah
15-08-2017 / KOMISI VIII
Terkait masalah haji ilegal, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parosong mengatakan bahwa memang ada jamaah haji yang keberangkatannya...
Teroris di Poso Tinggal Tujuh sampai Delapan Orang
07-08-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR Jalaludin Rahmat meminta penjelasan Kapolda Sulteng sehubungan dengan situasi keamanan di Poso dan ancaman terorisme. Hal...