Dewan Apresiasi Pemerintah Raih WTP Setelah 12 Tahun

19-05-2017 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi kepada pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. 

 

"Saya mengucapkan selamat kepada pemerintah secara khusus kepada Menteri Keuangan yang pada tahun ini untuk pertama kalinya dalam 12 tahun mendapatkan hasil audit WTP," ungkap Ecky dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

 

Menurut Ecky, prestasi ini perlu segera disertai dengan laporan keuangan konsolidasial dengan pemerintah daerah. Mengingat, porsi transfer ke daerah semakin besar. "Ini bentuk konsekuensi negara kesatuan, laporan keuangan konsolidasial jadi sebuah keniscayaan," tegas politisi dari F-PKS ini. Ditambahkan, pemerintah diimbau konsen pada semua temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti.

 

Senada dengan Ecky, politisi dari F-NasDem Johnny G. Plate juga memberikan apresiasi kepada pemerintah atas penyusunan laporan keuangan yang baik, sehingga mampu mendapatkan penilaian WTP. "Kami juga mengimbau pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional agar perbaikan administrasi keuangan segera dilakukan," harapnya.

 

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini, merupakan pertama kali diperoleh pemerintah pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004.

 

Hasil pemeriksaan LKPP tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebanyak 74 LKKL. Sebesar 84 persen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian yang mempengaruhi secara positif kewajaran LKPP Tahun 2016.

 

BPK juga memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 8 LKKL atau 9 persen, yaitu pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geopasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.

 

Sementara, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebanyak 6 LKKL atau 7 persen, yaitu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Bakamla dan Badan Ekonomi Kreatif. "Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut, tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016," sebut Moemarhadi. (ann/sc), foto : jayadi/hr.

BERITA TERKAIT
RAPBN 2018 Diminta Realistis dan Berdampak Bagi Masyarakat
14-06-2017 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng  meminta pemerintah untuk meyakinkan bahwa asumsi dasar ekonomi yang tercatat dalam Rancangan...
Pengendalian Inflasi di Sumut Cukup Terjaga
12-06-2017 / KOMISI XI
Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR dipimpin Marwan Cik Hasan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara diantaranya membahas kondisi inflasi...
Sinergitas Antar Lembaga DIharapkan Untuk Cegah Inflasi
12-06-2017 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi terhadap sinergitas yang baik antara Bank Indonesia Perwakilan NTB, Badan Pusat Statistik NTB serta...
Komisi XI Apresiasi TPID NTB Antisipasi Inflasi Idul Fitri
12-06-2017 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat...

  • SHARES