Paripurna DPR Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

19-05-2017 / PARIPURNA

Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 pada Jumat, (19/05/2017).

 

Dalam rapat yang dipimpin  Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan LKPP (unaudited) tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP dimaksud dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari pemerintah.

 

Pemeriksaan BPK atas LKPP ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memiliki keyakinan LKPP 2016 telah menyajikan seluruh standar akuntansi pemerintahan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kami menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangna pemerintah pusat tahun 2016, ” ujar  Moermahadi.

 

Menurut paparan BPK, opini WTP atas LKPP tahun 2016  ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004.

 

Terhadap hasil ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan bahwa DPR melalui seluruh fraksi akan menyampaikan pandangannya terhadap laporan BPK tersebut. “Sesuai peraturan tata tertib DPR RI  pasal 161, maka laporan hasil pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti oleh masing-masing fraksi paling lambat 3 bulan setelah LKPP disampaikan BPK kepada DPR,” jelas Taufik. (hs/sc), foto: azka/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peningkatan Belanja 2018 Untuk Sektor Prioritas
16-08-2017 / PARIPURNA
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa peningkatan belanja pada 2018 dilakukan semata-mata hanya untuk sektor prioritas. Terutama dalam meningkatkan infrastruktur guna...
Pertumbuhan Ekonomi 2018 Ditargetkan 5,4 Persen
16-08-2017 / PARIPURNA
Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang optimis ini didukung melalui konsumsi masyarakat...
Pemerintah Akan Lakukan Reformasi Perpajakan
16-08-2017 / PARIPURNA
Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan,...
Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR
16-08-2017 / PARIPURNA
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan RUU APBN Tahun...