Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat

06-06-2017 / PARIPURNA

Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu, dinilai moderat. Kendati kondisi ekonomi global saat ini belum bergerak ke arah yang signifikan, tetapi secara realita, ini sudah dalam posisi moderat untuk mencapai ataupun menentukan asumsi-asumsi makro.

 

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, dari awal penyampaian asumsi makro dalam KEM-PPKF oleh pemerintah, pihaknya sudah mempelajarinya. Asumsi makro bisa di-adjust sesuai dengan situasi ekonomi saat ini. Apalagi dinamika politik global juga terus terjadi.

 

“Situasi di Timur Tengah, khususnya Qatar yang mendapatkan isolasi dari negara-negara Teluk, ternyata ini menjadi salah satu hal yang perlu kita sikapi. Asumsi makro terkait dengan harga minyak pasti berpengaruh,” kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

 

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pun masih dipengaruhi oleh situasi Semenanjung Korea dan Semenanjung di Timur Tengah. Faktor global inilah yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian tanah air.

 

Sementara untuk kondisi ekonomi di dalam negeri, Taufik mengatakan saat ini Indonesia yang sedang menyambut Hari Raya Idul Fitri, secara proses dan natural maka akan terjadi peningkatan nilai inflasi. Sehingga, untuk menghadapinya dengan memperkuat proses-proses asumsi makro, menjadi hal-hal yang sifatnya konkret.

 

“Jadi, ekonomi-ekonomi yang menyentuh masyarakat, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), itu menjadi faktor memperkecil adanya disparitas ekonomi antara makro dan mikronya,” imbuh Taufik.

 

Langkah kedua, tambah politisi asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu, dengan menggunakan dana desa. Dana desa yang bertujuan membangun infrastruktur pedesaan, juga berfungsi untuk mengurangi gini ratio dan disparitas antara ekonomi yang mampu dan yang lemah.

 

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR menyampaikan pendapat mini terkait KEM-PPKF 2018. Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh seluruh fraksi di DPR terkait target penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal itu disusun berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian yang semakin membaik, kapasitas historis penerimaan perpajakan, dan upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan.

 

“Rasio perpajakan tahun 2018 memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta ditopang dengan langkah reformasi perpajakan secara berkelanjutan,” tutur Menkeu Sri Mulyani.

 

Atas dasar tersebut, pemerintah pun berharap pada tahun 2018, target rasio perpajakan dapat mencapai 11-12 persen. “Pemerintah akan terus melakukan ekstensifikasi penerimaan cukai melalui pengenaan cukai terhadap barang-barang yang perlu dikendalikan konsumsinya karena menimbulkan dampak negarif bagi lingkungan dan masyarakat,” jelas Menkeu.

 

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kerangka makro untuk APBN 2018. Adapun asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2018 yang disampaikan pada DPR yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen – 6,1 persen, laju inflasi pada kisaran 3,5 ± 1 persen.

 

Kemudian, nilai tukar Rupiah sebesar Rp 13.500 – Rp 13.800 per USD, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 4.8 persen - 5.6 persen, Asumsi harga minyak sebesar USD 45 – USD 60 per barel, lifting Minyak dan Gas Bumi sekitar 1.965 -2.050 ribu barel per hari, dengan lifting minyak bumi pada pada kisaran 771 - 815 ribu barel per hari, dan lifting gas pada kisaran 1.194 - 1.235 ribu barel setara minyak per hari. (sf,hs), foto : runi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini
17-10-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka...
Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam...
Badan Siber dan Lemsaneg Jadi Mitra Kerja Komisi I DPR
17-10-2017 / PARIPURNA
Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antar pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus tanggal 16 Oktober 2017telah disepakati...
Legislator Usul Pembentukan Satgas Penanganan Perdagangan Manusia
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota Legislatif Rieke Diah Pitaloka mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perdagangan Manusia, yang didalamnya ada unsur dari...