Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat

06-06-2017 / PARIPURNA

Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu, dinilai moderat. Kendati kondisi ekonomi global saat ini belum bergerak ke arah yang signifikan, tetapi secara realita, ini sudah dalam posisi moderat untuk mencapai ataupun menentukan asumsi-asumsi makro.

 

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, dari awal penyampaian asumsi makro dalam KEM-PPKF oleh pemerintah, pihaknya sudah mempelajarinya. Asumsi makro bisa di-adjust sesuai dengan situasi ekonomi saat ini. Apalagi dinamika politik global juga terus terjadi.

 

“Situasi di Timur Tengah, khususnya Qatar yang mendapatkan isolasi dari negara-negara Teluk, ternyata ini menjadi salah satu hal yang perlu kita sikapi. Asumsi makro terkait dengan harga minyak pasti berpengaruh,” kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

 

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pun masih dipengaruhi oleh situasi Semenanjung Korea dan Semenanjung di Timur Tengah. Faktor global inilah yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian tanah air.

 

Sementara untuk kondisi ekonomi di dalam negeri, Taufik mengatakan saat ini Indonesia yang sedang menyambut Hari Raya Idul Fitri, secara proses dan natural maka akan terjadi peningkatan nilai inflasi. Sehingga, untuk menghadapinya dengan memperkuat proses-proses asumsi makro, menjadi hal-hal yang sifatnya konkret.

 

“Jadi, ekonomi-ekonomi yang menyentuh masyarakat, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), itu menjadi faktor memperkecil adanya disparitas ekonomi antara makro dan mikronya,” imbuh Taufik.

 

Langkah kedua, tambah politisi asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu, dengan menggunakan dana desa. Dana desa yang bertujuan membangun infrastruktur pedesaan, juga berfungsi untuk mengurangi gini ratio dan disparitas antara ekonomi yang mampu dan yang lemah.

 

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR menyampaikan pendapat mini terkait KEM-PPKF 2018. Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh seluruh fraksi di DPR terkait target penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal itu disusun berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian yang semakin membaik, kapasitas historis penerimaan perpajakan, dan upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan.

 

“Rasio perpajakan tahun 2018 memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta ditopang dengan langkah reformasi perpajakan secara berkelanjutan,” tutur Menkeu Sri Mulyani.

 

Atas dasar tersebut, pemerintah pun berharap pada tahun 2018, target rasio perpajakan dapat mencapai 11-12 persen. “Pemerintah akan terus melakukan ekstensifikasi penerimaan cukai melalui pengenaan cukai terhadap barang-barang yang perlu dikendalikan konsumsinya karena menimbulkan dampak negarif bagi lingkungan dan masyarakat,” jelas Menkeu.

 

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kerangka makro untuk APBN 2018. Adapun asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2018 yang disampaikan pada DPR yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen – 6,1 persen, laju inflasi pada kisaran 3,5 ± 1 persen.

 

Kemudian, nilai tukar Rupiah sebesar Rp 13.500 – Rp 13.800 per USD, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 4.8 persen - 5.6 persen, Asumsi harga minyak sebesar USD 45 – USD 60 per barel, lifting Minyak dan Gas Bumi sekitar 1.965 -2.050 ribu barel per hari, dengan lifting minyak bumi pada pada kisaran 771 - 815 ribu barel per hari, dan lifting gas pada kisaran 1.194 - 1.235 ribu barel setara minyak per hari. (sf,hs), foto : runi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penghargaan Tinggi Terhadap Kinerja Pansus Angket KPK
14-02-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan maupun Anggota Pansus Hak Angket KPK, atas...
E-LHKPN Sebagai Perwujudan Parlemen Modern
14-02-2018 / PARIPURNA
DPR RI telah meresmikan pusat pelayanan terpadu dan layanan Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN), pada Senin (12/2/2018) lalu....
Pimpinan DPR Minta Dewan Selesaikan Pembahasan RUU
14-02-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua anggota dewan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai dengan...
Pimpinan DPR Lantik 3 Anggota PAW
14-02-2018 / PARIPURNA
Tiga Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2014 - 2019 dilantik dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan III...