Baleg DPR Dukung Kedaulatan Musik Indonesia

08-06-2017 / BADAN LEGISLASI
Industri musik tanah air belakangan dinilai lesu, dengan regulasi undang-undang permusikan yang digagas oleh insan musik lokal diharap bisa memajukan seni musik Indonesia. Dengan adanya aturan tentang permusikan, negara dituntut hadir untuk mengurus bidang musik seperti penyiapan pendidikan, pelestarian dan pemajuan semua genre musik, baik yang modern, tradisonal maupun etnik yang dimiliki oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia. 
 
 
Perhatian yang serius ditunjukkan Badan Legislasi (Baleg) DPR ketika menerima audiensi sejumlah pelaku musik nasional yang tergabung dalam Kami Musik Indonesi (KMI) di ruang rapat Baleg Nusantara I Rabu (7/6/2017).
 
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto ini menghasilkan catatan penting bahwa Baleg mendukung penuh kedaulatan musik Indonesia. "Kita semua sudah mendengar tadi bahwa seluruh fraksi-fraksi bisa memahami dan menindaklanjuti dari usulan RUU Permusikan Indonesia," ujar Totok.
 
Bahkan Pimpinan Rapat mencatat 10 fraksi yang ada di DPR bersedia memberikan dukungan terdepan untuk kemajuan musik Indonesia. "Saya sulit untuk mencari nomor urut dua semua nomor urut satu. Jadi saya mencatat Golkar nomor urut satu, PDI P nomor urut satu, PAN nomor urut satu dan seterusnya nomor urut satu. Ini luar biasa artinya ini dukungan sepenuhnya diberikan," paparnya. 
 
Anggota DPR RI yang juga musisi, Anang Hermansyah berpendapat, untuk menegakkan kedaulatan musik Indonesia, pemerintah harus bisa memberantas pembajakan musik. "Kesejahteraan serta perlindungan musisi dan para pelaku di bidang musik tentu harus juga dipikirkan. Di situlah perlu diatur melalui sebuah regulasi," ungkapnya. 
 
Anang juga menegaskan dengan adanya UU Permusikan dimaksudkan sebagai upaya mempercepat agar musik di tanah air berkembang dengan pesat dan memiliki efek konkret bagi pertumbuhan ekonomi kreatif yang disumbang dari sektor musik. 
 
"UU Permusikan diharapkan dapat mempercepat akselerasi sektor musik di tanah air. UU ini menjawab kegelisahan para pelaku di sektor musik yang memang mengalami stagnasi dengan berbagai masalah yang muncul. Saya percaya, regulasi adalah salah satu alat untuk melakukan perubahan sosial dalam hal ini di bidang musik, law as a tool of social engineering ," tandas Anang.
 
Juru bicara KMI Glenn Fredly mengatakan KMI mempunyai potensi besar agar industri musik dapat dikelola dengan baik. Selama ini, musik tidak mempunyai tata kelola yang baik. Oleh karena itu, KMI ingin musik Indonesia berdaulat dalam memajukan industri. Menurut Glenn, insan musik bukan hanya penyanyi, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat di permusikan. “Kita ingin memajukan musik Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia dan ini selaras dengan UU Pemajuan Kebudayaan,” kata Glenn.
 
KMI juga telah menyerahkan naskah akademik sementara RUU Permusikan kepada Baleg DPR. Menanggapi hal tersebut Totok mengatakan, RUU ini akan menjadi usul inisiatif DPR. "Akan menjadi inisiatif  anggota DPR, kemudian dilakukan perubahan di Prolegnas, lalu kita bahas di DPR. Targetnya pada tahun 2018 undang-undang musik ini sudah bisa dilahirkan," jelas Totok. (eko,mp) Foto: Runi/Jk

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlindungan Jadi Inti RUU Masyarakat Hukum Adat
07-12-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum agraria Prof. Dr. Maria Sumardjono. Rapat ini membahas...
RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik Diharmonisasi Baleg
21-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsespsi terhadap RUU Serah...
Baleg Harmonisasi RUU Kebidanan
16-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Supratman Andi Agtas saat memimpin rapatBadan Legislasi DPR RI dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang...
Baleg Minta Pemerintah Aktif dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....