Pembangunan Pusdiklat DPR untuk Penguatan Lembaga

09-06-2017 / B.U.R.T.

Setelah meninjau Balai Pelatihan Kesehatan milik Kementerian Kesehatan RI di Batam, Kepulauan Riau, Tim BURT DPR RI Kamis (8/6) melakukan studi banding ke Balai Diklat BPK RI di Medan, Sumatera Utara.

 

Sama halnya dengan studi banding ke Bapelkes Batam, studi banding ke Balai Diklat BPK ini juga terkait rencana DPR membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. "Banyak yang kami serap di sini, gedungnya, sarana prasaranya. Kita banyak menggali ilmu di sini untuk bekal dimana kita akan membuat pusdiklat," kata Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso usai pertemuan dengan Kepala Balai Diklat BPK Satrio Haryo Nugroho dan meninjau sarana prasarana balai diklat tersebut di Medan, Sumatera Utara.

 

Menurut Agung, tujuan studi banding ini untuk melihat dan merancang Pusdiklat DPR yang disesuaikan dengan kepentingan DPR. Ia menegaskan, bahwa pembangunan Pusdiklat DPR ini adalah untuk penguatan kelembagaan, baik dewan maupun kesetjenan DPR sebagai supporting system dewan.

 

Ketika ditanya pendapatnya bagaimana jika mendapat sorotan dari masyarakat karena setiap DPR akan membangun gedung selalu mendapat sorotan, dengan tegas, politisi Demokrat ini menyatakan bahwa ini untuk penguatan kelembagaan dan bukan untuk kepentingan pribadi anghota dewan.

 

"Ini sebuah tantangan menurut saya. Untuk penguatan kelembagaan kita akan terus. Ini bukan untuk kepentingan pribadi para anggota dewan, tapi untuk kepentingan kelembagaan yang tentunya harus diperkuat dengan tenaga pendukung yang akan membantu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa setelah pusdiklat ini terbentuk semua tenaga supporting system akan diikutsertakan dalam diklat tidak terkecuali staf pribadi dan tenaga ahli dewan. "Kita akan lihat aturannya, siapa yang membuat aturan. Kami tidak akan membedakan apakah itu tenaga honorer ataupun kontrak. Kalau aturannya tidak membolehkan, kami akan minta untuk diubah. Semua supporting system, semua tenaga pendukung bisa dididik di Pusdiklat DPR," jelas legislator dari dapil Jabar ini.

 

Sebagaimana hasil pertemuan dengan Kepala Balai Diklat BPK, yang menjadi peserta diklat di Balai Diklat BPK ini termasuk tenaga kontrak dan tenaga honorer. Sementara, peraturan yang ada di Kesetjenan DPR hanya sebatas untuk PNS, sedangkan pelatihan untuk tenaga kontrak baru bersifat workshop saja.(sc,mp) Foto:Jaka/Jk

 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fasilitas RS Budi Kemuliaan Batam Cukup Bagus dan Memadai
20-07-2018 / B.U.R.T.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing memimpin Tim melakukan Kunjungan Spesifik ke Rumah Sakit Budi Kemulian...
BURT DPR Harapkan RS Charitas Palembang, Berikan Pelayanan Optimal
19-07-2018 / B.U.R.T.
Tim Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dipimpin Wakil Ketua Nurhayati Monoarfa meninjau Rumah Sakit RK. Charitas Palembang, Sumatera...
Agung Budi Santoso: Kartu Peserta Jamkestama Perlu Ditingkatkan Fungsinya
13-07-2018 / B.U.R.T.
Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menginginkan adanya peningkatan fungsi kartu peserta Jamkestama sehingga memungkinkan ada chip yang...
Sistem Konfirmasi Antara Rumah Sakit dengan Jasindo Masih Lamban
13-07-2018 / B.U.R.T.
Anggota BURT DPR RI Ihsan Yunus menyoroti masalah klasik lambannya sistem konfirmasi antara pihak rumah sakit dengan Jasindo sehingga memakan...