Tutup Investasi Asing Perikanan Perlu Didukung Semua Pihak

19-06-2017 / KOMISI IV

 

Tekad Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudji Astuti  untuk menutup rapat-rapat pintu bagi investasi asing di sektor perikanan tangkap dengan cara pemberantasan illegal fising,  semetinya didukung oleh semua pihak. Sebab tekad tersebut selain mampu  melestarikan laut,  juga membawa kesejahteraan bagi para nelayan, karena produksi ikan dari tahun ketahun semakin meningkat.

 

“Laut dan kekayaannya merupakan  harta karun yang harus dijaga, dirawat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak negeri. Jadi untuk apa orang-orang asing diikutkan memanfaatkan kekayaan laut kita,” tegas anggota DPR RI  Rahmad Handoyo, dalam rilisnya Senin (19/6),  mengomentari silang pendapat seputar pengelolaan kelautan  antara Menko Kemaritiman  Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri KKP Susi Pudji Astuti yang terus berlarut-larut.

 

Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dalam beberapa kesempatan selalu  menyampaikan keinginannya memberikan kesempatan kepada investor asing agar  ikut mengelola perikanan. Dengan alasan memaksimalkan  hasil laut, mantan Menkopolhukam itu juga berharap bisa merubah Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mewadahi investor asing  masuk bisnis penangkapan ikan . Dalam peraturan  Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur DNI, usaha perikanan tangkap memang terlarang bagi pemodal asing.

 

"Illegal fishing kan makin kecil. Ikan banyak di laut. Kalau kita enggak bisa nangkap, kan sia-sia. Yang dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang ada," begitu kata Luhut.

 

Rahamad Handoyo sendiri mengaku sangat  menyayangkan statmen yang dilontarkan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, semua lembaga pemerintah semestinya saling berkoordinasi  dan bersama-sama menjaga dan melestarikan laut. 

 

“Komisi  IV DPR RI akan terus mendukung langkah KKP, khususnya terkait pemberantasan illegal fishing. Sudah saatnya negara kita mandiri, berdiri sendiri dengan mengoptimalkan sektor perikanan dan laut kita” tegas Rahmad.

 

Politisi PDI Perjuangan asal Jawa Tengah ini menambahkan pemberantasan illegal fishing  sangat dirasakan dampaknya. Salah satunya,  mampu  mendongkrak ekspor perikanan, pada gilirannya  seacara otomatis akan mengerek harga ikan. Ini merupakan ceruk pasar bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor ke berbagai  negara,”  kata Rahmad.

 

Selama ini, kata Rahmad,  potensi laut belum termanfaatkan dengan maksimal. Alhasil, kurang memberikan  kontribusi yang nyata bagi  pembangunan bangsa. Bahkan negara  cenderung dirugikan akibat berbagai  praktek eksploitasi sumber daya  kelautan dan perikanan yang tidak  bertanggung jawab.

 

Langkah selanjutnya, tambah Rahmad,  membangkitkan industri perikanan nasional. Untuk itu, harus diberikan ‘karpet merah’ investasi  dalam negeri  disektor perikanan tangkap “Sekali lagi saya katakan,  laut itu ibarat harta karun. Kita tinggal mengambil buat kemakmuran rakyat dan pembangunan yang berkesinambunangan.  Laut kita bukan untuk para pelaku illegal fising, apalagi menggunakan tangan-tangan asing untuk mencuri ikan kita,”tandas Rahmad Handoyo.

 

Pengelolaan kekayaan alam, kata Rahmad harus sejalan dengan visi Nawacita Jokowi, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.(mp)

BERITA TERKAIT
Komisi IV Apresiasi Penegakan Hukum di Bidang Pangan
25-07-2017 / KOMISI IV
Wakil ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengapresiasi penegakan hukum di bidang pangan, itu pula yang menjadi harapan yang dituangkannya...
Bendungan Kuningan Rampung Akhir 2018
24-07-2017 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron bersama anggota Komisi IV lainnya meninjau Bendungan Kuningan, Jawa Barat, Jum’at (21/07)....
Warga Desa Kawungsari Curhat Ke Anggota Komisi IV DPR RI
24-07-2017 / KOMISI IV
Sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) di Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan yang terkena dampak pembangunan waduk Cileuweung, yang kini...
Komisi IV DPR Serap Aspirasi Nelayan Jateng di BBPI Semarang
24-07-2017 / KOMISI IV
Polemik atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang masih belum menemukan solusi...

  • SHARES