DPR Diminta Perjuangkan Aspirasi Serikat Pekerja PT JICT

19-06-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menerima kedatangan perwakilan Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut pihak serikat pekerja PT. JICT menyampaikan berbagai aspirasinya, dan berharap DPR dapat meneruskan dan memperjuangkan segala aspirasi itu.

 

“Kami menerima aspirasi dari Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelindo II yang menyampaikan sejumlah hal. Dari hasil audit BPK yang telah disampaikan ada kerugian negara sejumlah Rp. 4,08 triliun. Mereka juga telah memprediksi sebelumnya dan perpanjangan yang tidak sesuai dengan aturan itu bisa merugikan negara sampai dengan Rp. 3,6 triliun,” jelas Fadli, Senin (19/06/2017).

 

Fadli mengatakan, Serikat Pekerja PT. JICT juga menginginkan agar DPR bisa ikut menanyakan tentang sejauh mana proses hukum dari tersangka dalam masalah Pelindo II ini. Selain itu mereka juga berharap agar Pansus Pelindo dapat bekerja lebih optimal ke depannya, terkait dengan investigasi sejumlah hal yang masih belum dilakukan.

 

“Kami menyampaikan, Pansus sudah bekerja dan terus mengumpulkan data serta melakukan  investigasi. Namun memang ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh Pansus, termasuk misalnya soal audit itu, karena terkait dengan institusi atau lembaga asing,” ujarnya.

 

Adanya hasil audit BPK yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian negara senilai Rp. 4,08 triliun, lanjut Fadli, hal itu menunjukkan bahwa Pansus memang telah bekerja dengan cukup serius, karena audit tersebut memang diminta oleh Pansus.

 

“Kita akan meneruskan aspirasi-aspirasi ini dan memperjuangkannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Pengelolaan PT. JICT di Pelabuhan Tanjung Priok maupun pelabuhan ditempat-tempat lainnya  agar dilaksanakan oleh anak bangsa sendiri, dan tidak perlu oleh orang asing dari luar,” pungkasnya. (dep,mp), foto : arief/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...