Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota DK OJK

06-07-2017 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui tujuh orang Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 pada Kamis, (6/7/2017). Dengan persetujuan dari DPR ini, ketujuh pimpinan OJK akan dilantik Mahkamah Agung (MA) pada 20 Juli mendatang.

 

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno membacakan seluruh rangkaian proses yang telah ditempuh dalam uji kelayakan dan kepatutan.

 

Dalam laporannya Soepriyatno menyebutkan, pihaknya telah memilih satu ketua dan 6 calon anggota DK OJK. Hal tersebut, lanjut dia, berdasarkan hasil penghitungan suara terhadap 13 orang calon OJK yang diajukan pemerintah.

 

“Berdasarkan hasil pemilihan, Komisi XI memutuskan 7 orang anggota DK OJK periode 2017-2022,” ujar Soepriyatno. Adapun ketujuh Anggota DK OJK periode 2017-2022 itu, antara lain:  Wimboh Santoso, Nurhaida, Tirta Segara , Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen dan Ahmad Hidayat.

 

“Apakah laporan Komisi XI tentang hasil uji kelyaakan dan kepatutan calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dapat disetujui?” tanya Taufik Kurniawan. “Setuju” jawab seluruh hadirin sidang paripurna.

 

Sesuai ketentuan pasal 12 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, proses pengambilan keputusan dilakukan dalam 2 tahap.  Pada tahap pertama memilih satu orang Ketua Dewan Komisioner OJK. Pemilihan dilakukan terhadap dua orang Calon Ketua OJK, yaitu Wimboh Santoso dan Sigit Pramono.

 

Berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan secara tertutup (voting) dan dilanjutkan dengan penghitungan suara, terpilih Ketua DK OJK Periode 2017-2022 yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Wimboh Santoso.

 

Tahap kedua untuk memilih enam calon Anggota DK OJK dengan mengikutsertakan Calon Ketua OJK yang tidak terpilih pada tahap pertama. Berdasarkan hasil penghitungan suara terhadap 13 orang Calon Anggota Ketua DK OJK, diperoleh hasil enam calon anggota DK OJK yang memperoleh suara terbanyak. (hs,mp) foto: Andri/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...