John Kennedy Perjuangkan Dana Desa Sumatera Barat

06-07-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI John Kennedy Azis memperjuangkan alokasi dana desa khusus Provinsi Sumatera Barat yang dinilai masih terlalu minim jika dibandingkan dengan provinsi lain. Demikian disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo pada Rabu, (5/7/2017).
 
 
"Kami juga mengharapkan dukungan atau bantuan dari pemerintah terkait kapan Sumbar dapat menerima dana desa ini sama dengan provinsi lain di indonesia,” ujar John Kennedy.
 
 
Ia mengeluhkan minimnya besaran dana desa untuk Sumatera Barat dengan membandingannya dengan Provinsi Aceh yang memperoleh 4 trilun padahal jumlah penduduknya hampir sama. 
 
 
“Kami dengan penduduk 5,7 jiwa mendapat dana desa hanya 700 miliaran. Beda dengan Aceh yang jumlah penduduknya sama dengan Sumbar tapi mendapatkan dana sekitar 4 triliun lebih,” tutur John Kennedy.
 
 
Legislator dapil Sumbar ini pun meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan support terhadap pembangunan di Sumatera Barat. “Mohon bantuan dan supportnya,” tegas John Kennedy kepada wakil pemerintah yang hadir dalam Raker tersebut.
 
 
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin, beberapa poin dibahas mengenai prioritas pembangunan nasional pada tahun 2018. Tak hanya dana desa, tetapi juga ada persoalan kesehatan dan pangan.
 
 
"Pembahasan yakni prioritas nasional kesehatan agar ada perhatian vaksinasi terhadap balita dan anak. Poin kedua, untuk dapat pengesahan adalah prioritas nasional ketahanan pangan, tidak hanya bawang merah tpai juga bawang putih karena Indonesia banyak impor bawang putih," pungkas Azis. (hs,mp) foto: andri/od.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Minta Pengelolaan Dana Kelapa Sawit Masuk PNBP
20-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Suasana Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah. Foto: Arief/Rni Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti pengelolaan dana kelapa sawit yang tidak masuk...
Banggar Setujui PMN untuk PLN dan HK
20-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) yang didapatkan PT. PLN (Persero) dan PT....
Rokok Elektrik Akan Dikenai Cukai
19-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Rokok elektrik yang selama ini lolos dari beban cukai, kini akan dikenai cukai seperti rokok batang pada umumnya. Hanya saja...
Banggar Sepakati Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen
19-09-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati angka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun...