Memahami Politik Hukum Pidana dalam RKUHP dan RKUHAP

07-07-2017 / LAIN-LAIN

Politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dielakkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi juga tidak dapat dielakkan adanya pandangan bahwa hukum pidana masih dianggap sebagai alat atau sarana terbaik dalam penanggulangan kejahatan.

 

“Proses kodifikasi dalam RUU KUHP yang berjalan pada saat ini merupakan bagian dari politik hukum pidana yang sedang dilakukan oleh para perumusnya melalui lembaga legislatif yaitu DPR bersama dengan pemerintah,” ucap pakar hukum pidana UI Eva Achjani Zulfa saat menjadi pembicara  dalam acara Diskusi Solusi Nasional yang bertema ‘Quo Vadis RUU KUHP dan KUHAP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/07/2017).

 

Perjalanan panjang perumusan RUU KUHP yang diketahui mulai bergulir sejak tahun 1980 itu menjadikan proses perumusan tersebut bukan perkara yang mudah, lanjutnya, terlebih tantangan terbesar dalam beberapa waktu terakhir ini adalah banyaknya aturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dan beberapa diantaranya merupakan perundang-undangan pidana di luar KUHP.

 

“Timbul pandangan bahwa apa yang sedang disusun hanya sekedar kompilasi saja dan bukan kodifikasi. Sejumlah perdebatan atas bentuk kodifikasi yang dinyatakan sebagai kodifikasi terbuka menimbulkan dilema tentang kejelasan pandangan atas politik hukum pidana itu sendiri. Utamanya atas sejumlah rumusan dalam Undang-Undang Khusus yang direduksi dalam draft RUU KUHP,” ungkapnya.

 

Menurut Eva, terdapat dua kerja besar yang diemban oleh para perumus RUU KUHP, yaitu masalah integrasi sistem peradilan pidana dan masalah efektifitas proses penanganan perkara pidana.

 

“Selain itu ada permasalahan lain yang terkait dengan sejumlah lembaga baru yang menarik untuk dikaji dalam RUU KUHAP, misalnya masalah kewenangan penyadapan dan alat bukti elektronik, perkembangan mediasi penal dan restorative justice yakni dimana dimungkinkan penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana, berkembangnya diskusi tentang justice collaboration, whistleblower yang menjadi menarik bila dibandingkan dengan lembaga saksi mahkota yang kita kenal saat ini, serta beberapa terobosan dan pembaharuan dalam hal pembuktian,” paparnya.

 

“Itu merupakan sedikit contoh atau kebutuhan pembaharuan hukum acara pidana yang semestinya dapat dimuat dalam RUU KUHP sebagai respon akan perkembangan  hukum dalam masyarakat saat ini dan dimasa yang akan datang,” pungkasnya. (dep,mp), foto : jayadi


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...