Memahami Politik Hukum Pidana dalam RKUHP dan RKUHAP

07-07-2017 / LAIN-LAIN

Politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dielakkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi juga tidak dapat dielakkan adanya pandangan bahwa hukum pidana masih dianggap sebagai alat atau sarana terbaik dalam penanggulangan kejahatan.

 

“Proses kodifikasi dalam RUU KUHP yang berjalan pada saat ini merupakan bagian dari politik hukum pidana yang sedang dilakukan oleh para perumusnya melalui lembaga legislatif yaitu DPR bersama dengan pemerintah,” ucap pakar hukum pidana UI Eva Achjani Zulfa saat menjadi pembicara  dalam acara Diskusi Solusi Nasional yang bertema ‘Quo Vadis RUU KUHP dan KUHAP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/07/2017).

 

Perjalanan panjang perumusan RUU KUHP yang diketahui mulai bergulir sejak tahun 1980 itu menjadikan proses perumusan tersebut bukan perkara yang mudah, lanjutnya, terlebih tantangan terbesar dalam beberapa waktu terakhir ini adalah banyaknya aturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dan beberapa diantaranya merupakan perundang-undangan pidana di luar KUHP.

 

“Timbul pandangan bahwa apa yang sedang disusun hanya sekedar kompilasi saja dan bukan kodifikasi. Sejumlah perdebatan atas bentuk kodifikasi yang dinyatakan sebagai kodifikasi terbuka menimbulkan dilema tentang kejelasan pandangan atas politik hukum pidana itu sendiri. Utamanya atas sejumlah rumusan dalam Undang-Undang Khusus yang direduksi dalam draft RUU KUHP,” ungkapnya.

 

Menurut Eva, terdapat dua kerja besar yang diemban oleh para perumus RUU KUHP, yaitu masalah integrasi sistem peradilan pidana dan masalah efektifitas proses penanganan perkara pidana.

 

“Selain itu ada permasalahan lain yang terkait dengan sejumlah lembaga baru yang menarik untuk dikaji dalam RUU KUHAP, misalnya masalah kewenangan penyadapan dan alat bukti elektronik, perkembangan mediasi penal dan restorative justice yakni dimana dimungkinkan penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana, berkembangnya diskusi tentang justice collaboration, whistleblower yang menjadi menarik bila dibandingkan dengan lembaga saksi mahkota yang kita kenal saat ini, serta beberapa terobosan dan pembaharuan dalam hal pembuktian,” paparnya.

 

“Itu merupakan sedikit contoh atau kebutuhan pembaharuan hukum acara pidana yang semestinya dapat dimuat dalam RUU KUHP sebagai respon akan perkembangan  hukum dalam masyarakat saat ini dan dimasa yang akan datang,” pungkasnya. (dep,mp), foto : jayadi


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PIA DPR Bangun dan Resmikan Pondok Baca di Salatiga
11-12-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Umum PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI Grace Fadli Zon prihatin atas rendahnya minat baca di Indonesia. Atas dasar...
IIFPG DPR RI Gelar Baksos di Ngemplak Boyolali
08-12-2017 / LAIN-LAIN
Ketua IIFPG (Ikatan Isteri Fraksi Partai Golkar) DPR RI Lisa Robert Kardinal menilai Masjid selain sebagai sebuah sarana beribadah juga...
Sosialisasi Penyusunan Risalah Rapat dan Pembentukan Jabatan Fungsional
30-11-2017 / LAIN-LAIN
Bidang Risalah Pusat Data dan Informasi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi tentang penyusunan risalah rapat dan pembentukan...
ASN Setjen DPR Diminta Menjaga Netralitas dan Meningkatkan Profesionalitas
29-11-2017 / LAIN-LAIN
Ketua Korpri Setjen DPR Mardian Umar saat pidato acara HUT Korpri ke-46 di Lobby Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu...