Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2016 Sepakat Dilanjutkan

11-07-2017 / PARIPURNA

Semua fraksi di DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2016. Namun, banyak catatan kritis sekaligus juga apresiasi atas kinerja dan prestasi pengelolaan anggaran tahun 2016.

 

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Selasa (11/7/2017), beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan APBN 2016. Apresiasi disampaikan DPR kepada pemerintah menyangkut status pengelolaan keuangan negara yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Ini capaian langka setelah 12 tahun terakhir.

 

F-PDI Perjuangan lewat juru bicaranya Andreas Hugo Pariera menyampaikan, WTP tersebut bukti pemerintah telah menjalankan rekomendasi BPK. Catatan kecil yang disampaikan F-PDI Perjuangan adalah perencanaan pajak harus terukur, karena ini menjadi pilar penting APBN. Di sisi lain, struktur utang juga harus diperhatikan agar tak menjadi beban keuangan di masa mendatang.

 

Ridwan Bae juru bicara F-PG menyampaikan, capaian WTP ini memperlihatkan pengelolaan APBN semakin baik. Rasio utang dinilainya masih wajar. Dan yang terpenting, pemerintah harus lebih baik lagi mengelola APBN untuk kesejahteraan rakyat. Sementara F-PD dengan juru bicara Wahyu Sanjaya menyerukan, agar pemerintah mempertahankan capaian WTP itu, sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terhadap beberapa kebocoran anggaran.

 

Wahyu juga menyampaikan, pemerintah mesti meningkatkan kualitas belanjanya untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pertumbuhan dinilainya masih lambat. Ini, katanya, berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Catatan paling kritis justru disampaikan F-Gerindra yang dibacakan Heri Gunawan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan ekonomi.

 

Ini terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,394. Artinya, pembangunan hingga saat ini belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan. Tentunya keseluruhan ini menjadi salah  satu evaluasi penting terhadap paket-paket program kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan.

 

Pada bagian lain, realisasi penyerapan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggran 2016 masih rendah, yakni sebesar Rp. 1.864,27 triliun atau 89,5% lebih rendah dari penyerapan tahun 2015 yang mencapai 91%. Hal ini mencerminkan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan. Kecenderungan penurunan realisasi belanja negara ini diharapkan tidak berlanjut. Jika trend ini terus berlanjut, maka kapasitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan patut dipertanyakan. (mh/sc)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini
17-10-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka...
Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam...
Badan Siber dan Lemsaneg Jadi Mitra Kerja Komisi I DPR
17-10-2017 / PARIPURNA
Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antar pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus tanggal 16 Oktober 2017telah disepakati...
Legislator Usul Pembentukan Satgas Penanganan Perdagangan Manusia
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota Legislatif Rieke Diah Pitaloka mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perdagangan Manusia, yang didalamnya ada unsur dari...