Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2016 Sepakat Dilanjutkan

11-07-2017 / PARIPURNA

Semua fraksi di DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2016. Namun, banyak catatan kritis sekaligus juga apresiasi atas kinerja dan prestasi pengelolaan anggaran tahun 2016.

 

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Selasa (11/7/2017), beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan APBN 2016. Apresiasi disampaikan DPR kepada pemerintah menyangkut status pengelolaan keuangan negara yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Ini capaian langka setelah 12 tahun terakhir.

 

F-PDI Perjuangan lewat juru bicaranya Andreas Hugo Pariera menyampaikan, WTP tersebut bukti pemerintah telah menjalankan rekomendasi BPK. Catatan kecil yang disampaikan F-PDI Perjuangan adalah perencanaan pajak harus terukur, karena ini menjadi pilar penting APBN. Di sisi lain, struktur utang juga harus diperhatikan agar tak menjadi beban keuangan di masa mendatang.

 

Ridwan Bae juru bicara F-PG menyampaikan, capaian WTP ini memperlihatkan pengelolaan APBN semakin baik. Rasio utang dinilainya masih wajar. Dan yang terpenting, pemerintah harus lebih baik lagi mengelola APBN untuk kesejahteraan rakyat. Sementara F-PD dengan juru bicara Wahyu Sanjaya menyerukan, agar pemerintah mempertahankan capaian WTP itu, sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terhadap beberapa kebocoran anggaran.

 

Wahyu juga menyampaikan, pemerintah mesti meningkatkan kualitas belanjanya untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pertumbuhan dinilainya masih lambat. Ini, katanya, berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Catatan paling kritis justru disampaikan F-Gerindra yang dibacakan Heri Gunawan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan ekonomi.

 

Ini terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,394. Artinya, pembangunan hingga saat ini belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan. Tentunya keseluruhan ini menjadi salah  satu evaluasi penting terhadap paket-paket program kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan.

 

Pada bagian lain, realisasi penyerapan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggran 2016 masih rendah, yakni sebesar Rp. 1.864,27 triliun atau 89,5% lebih rendah dari penyerapan tahun 2015 yang mencapai 91%. Hal ini mencerminkan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan. Kecenderungan penurunan realisasi belanja negara ini diharapkan tidak berlanjut. Jika trend ini terus berlanjut, maka kapasitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan patut dipertanyakan. (mh/sc)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Blue Print Pembangunan Parlemen Modern Telah Selesai Disusun
12-12-2017 / PARIPURNA
Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembanguna Parlemen Modern yang telah diterbitkan oleh Badan Keahlian dan Sekretariat...
DPR Sampaikan Keprihatinan Beberapa Bencana Alam di Indonesia
12-12-2017 / PARIPURNA
DPR RI menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana alam di beberapa daerah, antara lain meletusnya Gunung Agung di Bali, bencana banjir,...
DPR Selesaikan 17 RUU
12-12-2017 / PARIPURNA
Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas...
Pemerintah Harus Jamin Keberadaan Elpiji 3 Kg
12-12-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam Ecky mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan gas tabung elpiji 3 kg guna...