Pansus RUU Pemilu Sayangkan Sikap Pemerintah

11-07-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang tetap menginginkan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) pada angka 20-25 Persen.

 

“Sebenarnya tidak ada yang sulit untuk diputuskan. Memang dalam RUU Pemilu ini dari lima isu yang muncul merucut kepada satu isu, yaitu ambang batas pencalonan presiden. Kalau pemerintah mengikuti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka pemerintah tidak bisa ngotot dengan dua puluh persen. Sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini illegal kalau ada PT. Karena pemilu serentak ini memang baru pertama dilakukan,” ujar Riza dalam forum legislasi bersama wartawan koordinatoriat DPR RI di media center DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

 

Kalau tetap ada PT, lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, maka ia meyakini akan banyak pihak yang menggugatnya, karena bertentangan dengan keputusan MK. Dan ia akan menunggu apakah MK akan mengabulkan atau menolak jika kelak ada gugatan terkait hal itu.

 

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto yang menilai sejatinya tidak ada muncul isu kembali ke Undang-Undang yang lama, bahkan isu menerbitkan Perppu dengan menarik diri dari pembahasan pemilu. Karena ada mekanisme musyawarah untuk mufakat. Bahkan jalan terakhir voting atau pengambilan suara. Di sini politisi fraksi PAN ini juga berharap jangan sampai ada semangat “menghabisi” pihak lain dalam pembahasan RUU Pemilu ini.

 

“Jangan menari dirilah, tidak elok. Apalagi RUU ini menyangkut kepentingan rakyat, jangan pula kembali ke UU Pemilu yang lama,” tambah Yandri.

 

Dalam kesempatan itu pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan bahwa jangan ada calon tunggal. Karena jika itu terjadi maka akan dipertanyakan apa fungsi partai politik selama ini. Menurutnya berdemokrasi itu bukan saja partisipasi, tapi juga harus ada kompetisi dan kontestasi. “Jika semua itu dipikirkan bersama maka tidak akan ada kata deadlock,” tegas Zuhro.

 

Ia juga mengingatkan agar dalam merevisi Undang-Undang Pemilu ini juga harus berpikir jangka panjang. Kalau tidak,maka pada pemilu 2024 nanti akan menghadapi hal yang sama dan fatal. (ayu/sc)/foto:andri/iw.

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
PIA DPR Bangun dan Resmikan Pondok Baca di Salatiga
11-12-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Umum PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI Grace Fadli Zon prihatin atas rendahnya minat baca di Indonesia. Atas dasar...
IIFPG DPR RI Gelar Baksos di Ngemplak Boyolali
08-12-2017 / LAIN-LAIN
Ketua IIFPG (Ikatan Isteri Fraksi Partai Golkar) DPR RI Lisa Robert Kardinal menilai Masjid selain sebagai sebuah sarana beribadah juga...
Sosialisasi Penyusunan Risalah Rapat dan Pembentukan Jabatan Fungsional
30-11-2017 / LAIN-LAIN
Bidang Risalah Pusat Data dan Informasi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi tentang penyusunan risalah rapat dan pembentukan...
ASN Setjen DPR Diminta Menjaga Netralitas dan Meningkatkan Profesionalitas
29-11-2017 / LAIN-LAIN
Ketua Korpri Setjen DPR Mardian Umar saat pidato acara HUT Korpri ke-46 di Lobby Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu...