Pansus RUU Pemilu Sayangkan Sikap Pemerintah

11-07-2017 / LAIN-LAIN

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang tetap menginginkan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) pada angka 20-25 Persen.

 

“Sebenarnya tidak ada yang sulit untuk diputuskan. Memang dalam RUU Pemilu ini dari lima isu yang muncul merucut kepada satu isu, yaitu ambang batas pencalonan presiden. Kalau pemerintah mengikuti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka pemerintah tidak bisa ngotot dengan dua puluh persen. Sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini illegal kalau ada PT. Karena pemilu serentak ini memang baru pertama dilakukan,” ujar Riza dalam forum legislasi bersama wartawan koordinatoriat DPR RI di media center DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

 

Kalau tetap ada PT, lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, maka ia meyakini akan banyak pihak yang menggugatnya, karena bertentangan dengan keputusan MK. Dan ia akan menunggu apakah MK akan mengabulkan atau menolak jika kelak ada gugatan terkait hal itu.

 

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto yang menilai sejatinya tidak ada muncul isu kembali ke Undang-Undang yang lama, bahkan isu menerbitkan Perppu dengan menarik diri dari pembahasan pemilu. Karena ada mekanisme musyawarah untuk mufakat. Bahkan jalan terakhir voting atau pengambilan suara. Di sini politisi fraksi PAN ini juga berharap jangan sampai ada semangat “menghabisi” pihak lain dalam pembahasan RUU Pemilu ini.

 

“Jangan menari dirilah, tidak elok. Apalagi RUU ini menyangkut kepentingan rakyat, jangan pula kembali ke UU Pemilu yang lama,” tambah Yandri.

 

Dalam kesempatan itu pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan bahwa jangan ada calon tunggal. Karena jika itu terjadi maka akan dipertanyakan apa fungsi partai politik selama ini. Menurutnya berdemokrasi itu bukan saja partisipasi, tapi juga harus ada kompetisi dan kontestasi. “Jika semua itu dipikirkan bersama maka tidak akan ada kata deadlock,” tegas Zuhro.

 

Ia juga mengingatkan agar dalam merevisi Undang-Undang Pemilu ini juga harus berpikir jangka panjang. Kalau tidak,maka pada pemilu 2024 nanti akan menghadapi hal yang sama dan fatal. (ayu/sc)/foto:andri/iw.

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mekanisme Seleksi Direksi dan Komisaris BUMN Harus Transparan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang sedang dalam pembahasan...
RUU BUMN Atur Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sedang dibahas saat ini,...
Pemda Didorong Maksimalkan Penggunaan Dana Desa
17-07-2018 / LAIN-LAIN
Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Sartono Hutomo dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa daerah harus...
Seratus Wartawan Tinjau Potensi Usaha dan Pangan Gresik
16-07-2018 / LAIN-LAIN
Peserta Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI, yang terdiri lebih dari 100 wartawan media cetak, media siaran dan media siber...