Harmonisasi RUU Migas Integrasikan Berbagai Pendapat

12-07-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi DPR masih melakukan harmonisasi Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas (RUU Migas). Poin penting yang menjadi perhatian para stakholder adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Harmonisasi yang dilakukan Baleg sampai pada tahap meminta pendapat sejumlah pihak terkait ihwal substansi pada draft RUU Migas.

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menargetkan harmonisasi ini bisa secepatnya selesai, agar sebelum akhir masa periode DPR bisa diundangkan.  "Kita baru mau harmonisasi, tapi semoga bisa secepatnya diselesaikan," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat Harmonisasi RUU Migas di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (11/7/2017) sore. 

 

Harmonisasi yang dilakukan Baleg ini masih tahap meminta pendapat sejumlah pihak terkait ihwal substansi pada draf RUU Migas. Supratman menyampaikan pihaknya masih akan mendengarkan sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan sebagai salah satu pertimbangan Baleg dalam pembahasan RUU Migas.

 

"Kami masih mendengarkan sejumlah stakeholder, kami akan dengarkan pendapat dari stakeholder apa saja," ujar Supratman.

 

Di lain pihak Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha yang membidangi energi dan sumber daya alam menyampaikan, salah satu poin dalam draft RUU Migas berkenaan dengan BUK Migas, hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi kerja sama dari hulu hingga hilir sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

 

"Jadi tidak ada pembubaran salah satu satuan kerja, hanya saja fungsi mereka untuk diintegrasikan tergabung dalam BUK Migas," jelas Satya.

 

Pengamat Energi Marwan Batubara mengatakan dalam RUU Migas ini seharusnya ditegaskan tidak akan ada dualisme BUMN yang mengurusi sektor migas dari hulu maupun hilir. Dia bilang, integrasi beberapa BUMN dalam BUK Migas harus dipastikan benar-benar solid.

 

"Kalau memang BUMN mau dibentuk jangan jadi tidak efisien membentuk lebih dari satu BUMN," kata Marwan.

 

Menanggapi berbagai masukan tersebut, menurut Supratman pendapat dari pihak yang berkaitan ini sangat diperlukan untuk harmonisasi, karena RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini ditargetkan segera diselesaikan. (eko/sc), foto : runi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Potensi Tembakau dan Kelapa Sawit Sumut Harus Dilindungi UU
26-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang dapat menopang perekonomian nasional...
Baleg Himpun Masukan Prolegnas ke Kalsel
26-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan guna menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan...
Belum Ada Usulan RUU dari Daerah
25-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Sejauh ini belum ada usulan RUU yang datang dari masyarakat daerah. Usulan RUU dari daerah hanya persoalan pemekaran. Saatnya masyarakat...
Susun Prolegnas 2018, Baleg DPR Utamakan Aspirasi Masyarakat
24-07-2017 / BADAN LEGISLASI
  Badan Legislasi (Baleg) DPR berupaya keras menghimpun aspirasi dari berbagai stakeholder dalam penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Hal...