DPR Gelar AIPA Caucus Perkuat Kerja Sama Kelautan

13-07-2017 / B.K.S.A.P.

Dewan Perwakilan Rakyat RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-9, yang rencananya akan digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 17-20 Juli mendatang. Sebanyak 10 Parlemen negara ASEAN telah menyatakan hadir dalam pertemuan ini.

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari Batubara mengatakan, topik utama yang mencuat dalam kaukus kali ini adalah mengenai kerja sama kelautan. DPR RI mengangkat hal ini mengingat visi Indonesia yang bertekad menjadi poros maritim global. Ini menjadi penting mengingat 80 persen kawasan Asia Tenggara didominasi oleh laut.

 

“Ini juga merupakan wujud nyata AIPA membahas isu kelautan dalam upaya pencapaian Goal 14 dari Sustainable Development Goals (SDGs) yakni Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development,” kata Juliari, dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (13/7/2017).

 

Juliari menambahkan, pemanfaatan dan kerja sama dalam mengelola sumber daya kelautan sangat penting bagi kehidupan dan terkait erat dengan keamanan pangan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

 

Pada kesempatan itu, jelas Juliari, DPR juga memfasilitasi agar pemerintah dapat memberikan kesempatan menginformasikan mengenai visi kelautan yang dimiliki, upaya kerja sama hingga penegakan hukum bersama di laut, terutama dalam hal pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dengan menghadirkan Deputi I Bidang Koordinasi Kelautan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arief Havas Oegroseno sebagai pembicara dalam isu terkait.

 

Selain isu kerja sama kelautan, lanjut Juliari, DPR RI juga akan membahas secara detil penanganan konflik secara damai. Hal ini dianggap penting sebagai upaya mewujudkan Goal 16 SDGs yang terkaitPromote peaceful and inclusive societies for sustainable development. Perlu diketahui bahwa tantangan utama dalam penyelesaian konflik secara damai adalah dibukanya dialog dan negosiasi.

 

“DPR berharap agar AIPA dapat menjadi forum dialog mengenai beragam upaya penanganan konflik secara damai di ASEAN maupun situasi lainnya yang dapat mengancam stabilitas kawasan ASEAN ataupun menyita perhatian dunia internasional,” tukas politisi yang akrab dipanggil Ari itu.

 

Dalam isu tersebut, Indonesia juga akan berbagi pengalaman dalam penangananan konflik secara damai. DPR juga mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia era Kabinet Indonesia Bersatu, Marty Natalegawa untuk memberikan paparan dalam upaya Indonesia penanganan konflik secara damai.

 

Selain dua isu tersebut, Ari juga mengungkapkan bahwa DPR mengusulkan sebuah sesi khusus terkait keorganisasian AIPA. Hal ini dipandang perlu mengingat sejak 40 tahun berdiri, AIPA, masih memiliki keterbatasan dalam merespon situasi global dan regional. AIPA juga sejauh ini dipandang sebagai wahana silaturahmi semata.

 

“Kami ingin mengangkat pembahasan dan membuka perspektif agar para anggota AIPA dapat memiliki rasa kepemilikan kuat terhadap organisasi. Dengan demikian, bisa saja terjadi ada gagasan-gagasan baru ke depan dalam pengembangan AIPA sebagai lembaga antar-parlemen di kawasan ASEAN,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Sebagaimana diketahui, AIPA Caucus merupakan mekanisme Parlemen negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memantau tindak lanjut pelaksanaan resolusi AIPA, membahas suatu isu tertentu, hingga menjadi ajang pembahasan upaya harmonisasi legislasi yang dapat memfasilitasi kerja sama regional. (sf,mp) foto: Naefuroji/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota Muda Parlemen Dorong Kebijakan Untuk Lawan Ujaran Kebencian
21-11-2017 / B.K.S.A.P.
Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang mewakili Indonesia dalam konferensi IPU Global Conference of Young Parliamentarians,...
Di COP 23, DPR Dorong Aksi Nyata Atasi Perubahan Iklim
17-11-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menghadiri Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) untuk Perubahan...
Kebijakan Non-Intervensi Karakteristik Negara Asean
15-11-2017 / B.K.S.A.P.
Arief Suditomo Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Anggota Komisi I mengatakan karakteristik negara-negara Asean adalah...
BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya
15-11-2017 / B.K.S.A.P.
[Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar dalam rilisnya menyesalkan KTT Asean tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis...