Pemerintah Diminta Realistis Targetkan Pertumbuhan Ekonomi

14-07-2017 / LAIN-LAIN

Pemerintah diminta lebih realistis dalam  menargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pajak. Ini dimaksudkan, agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan utang luar negeri tidak membebani negara.

 

Namun, DPR optimis target pajak dan pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai.  Tahun 2017 target pertumbuhan 5,2 % dan realisasinya 5,1 %, sedangkan penerimaan pajak tidak memenuhi target di level Rp 1.307,6 triliun.

 

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Utang Negara Untuk Siapa? Dengan menghadirkan Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsudin, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait, dan pakar  ekonomi politik Ichsannudin Noorsy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017)

 

Maruarar Sirait menegaskan harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan target pajak yang dihasilkan. “Memang ekonomi sedang melambat di seluruh dunia, tapi sektor riil ekonomi kecil dan menengah di Indonesia tetap tumbuh dengan baik,” katanya.

 

Dijelaskan politisi FPDI Perjuangan ini,  target pertumbuhan ekonomi 5,2 % tapi tumbuh 5,1 %, maka seharusnya kenaikan pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan kenaikan pajak. “Kondisi setiap negara memang berbeda-beda. Namun, Jokowi telah membangun pondasi perekonomian jangka panjang yang kuat dengan membangun berbagai insfrastruktur di seluruh Indonesia,” imbuhnya. 

 

Jika saat ini dalam kondisi sulit, maka ia minta DPR untuk  tidak menambah sulit dengan menaikkan gaji dan tunjangan. “DPR seharusnya mendukung alokasi anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, mensubsidi pertanian, dan usaha kecil menegah lainnya,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Azis Syamsuddin menyatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan target pajak tersebut antara lain seluruh rakyat harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Tapi, meski utang luar negeri kita terus naik, namun rasio utang negara masih aman.

 

“Tak mungkin memang untuk mengejar pajak dan ekonomi sesuai target, karena butuh waktu. Tapi DPR akan berusaha maksimal dengan misalnya pembangunan infrastruktur itu tepat sasaran dan lain-lain,” ungkap politisi Golkar ini.

 

Dalam kesempatan yang sama,  Ichsanuddin Noorsy menilai jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bank dunia sudah menempatkan Indonesia pada level 30% tersebut. Dimana beban utang Indonesia berada pada 34,08%. “Dan, selama negara ini didikte oleh asing, maka Indonesia sampai 2020-2040 maka Indonesia tak akan mampu menghadapi kekuatan asing,” katanya.

 

Negara-negara yang memberi pinjaman kepada Indonesia adalah: Singapura (58 M dollar AS), Jepang (31 M dollar AS), Belanda (11 M dollar AS), Amerika Serikat dan lain-lain. (sc) Foto : Runi/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan tersebut bertujuan untuk...
Natuna Titik Potensial Jadi Poros Maritim Dunia
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Kabupaten Natuna dengan bentang alam yang luas terdiri dari 99,25 % lautan dan hanya sebesar 0,75% wilayah daratan, memiliki potensi...
Fasilitas di Talaud Harus Menjadi Fokus Pemerintah.
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Fasilitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan harus menjadi prioritas untuk pemerintah dalam memberikan kekhususan terhadap wilayah-wilayah daerah perbatasan terutama...
Pemda Talaud Harus Ubah Pola Pikir
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Ketika di suatu daerah ada bandara dan sudah ada pusat-pusat perdagangan, masyarakat harus bisa mengubah pola pekerjaannya. Dari petani yang...