Ormas Jadi Alat Pemerintah untuk Kendalikan Massa

17-07-2017 / KOMISI VI

Organisasi masyarakat (Ormas) tidak bisa begitu saja dibubarkan. Pemerintah hendaknya lebih bijak sebelum membubarkannya. Ormas adalah alat bagi pemerintah untuk mengendalikan massa. Tanpa Ormas, masyarakat bisa sulit dikendalikan.

 

Demikian disampaikan anggota DPR RI Bambang Haryo Seekartono kepada Parlementaria lewat sambungan telepon, Senin (17/7/2017). Bambang menyatakan tak setuju dengan terbitnya Perppu No.2/2017 sebagai pengganti UU Ormas. Sejauh ini tak ada parameter yang jelas untuk membubarkan Ormas. Bila ada Ormas yang dinilai pemerintah anti-Pancasila, ternyata pemerintah juga tak sepenuhnya menjalankan sila persatuan dan sila keadilan sosial.

 

“Ormas itu berdiri dengan biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Kok, seenaknya mau dibubarin. Harusnya pemerintah menyumbang dana agar Ormas semakin eksis dan dapat dikendalikan,” imbuh Anggota F-Gerindra tersebut. Ormas-ormas yang dituduh pemerintah anti-Pancasila itu boleh jadi malah Pancasilais. Bambang berharap, pemerintah menjelaskan parameter dan mekanisme pembubaran Ormas itu ke publik.

 

Saat ini, ungkap Bambang, setidaknya ada 254.600 Ormas di Indonesia. Ini butuh pengendalian yang terorganisir. Bila ada Ormas yang dibubarkan begitu saja, bisa menjadi liar tak terkendali. “Kalau sudah ada parameter yang jelas dan mekanisme hukum yang benar, tidak masalah. Tapi, kalau pembubaran itu didasari kepentingan politik dan kelompok, tentu sangat bertentangan,” tegasnya.

 

Keberadaan Ormas, sambung Bambang lagi, sangat penting untuk menyosialisasikan rencana pembangunan nasional. Bila sudah disosialisasikan lewat Ormas, sudah pasti akan sampai ke masyarakat luas. (mh/sc)/foto:naefurodji/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKPM Harus Lebih Waspada Terima Investasi Sektor SDA
06-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengatakan bahwa ke depannya BKPM harus bersikap waspada dan lebih berhati-hati dalam menerima investasi...
Komisi VI Minta Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN Lebih Maksimal
05-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus menyampaikan, rencana anggaran tahun 2019 dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2018 Kementerian Badan Usaha...
Koperasi Industri Bisa Jadi Lokomotif Penggerak Ekonomi Kerakyatan
04-06-2018 / KOMISI VI
Koperasi Industri dewasa ini bisa dijadikan salah satu acuan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VI DPR...
Minim Anggaran, Komisi VI Ragukan Pembinaan Koperasi
04-06-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani meragukan kegiatan pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, terkait minimnya anggaran...