SKK Migas Diminta Persiapkan Strategi Tingkatkan Lifting Migas

17-07-2017 / KOMISI VII

Kepala SKK Migas diminta mempersiapkan strategi meningkatkan lifting Migas dalam kondisi harga minyak dunia yang sedang rendah.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT  Pertamina (Persero). 

 

"Komisi VII mengingatkan kembali sejauhmana yang dicapai dalam pengembangan dan pengendalian lifting Migas, serta sejauh mana Dirjen Migas memantau pemanfaatan dan pembangunan floating production, storage and offloading ( FPSO) untuk kegiatan produksi migas Offshore," papar Gus Irawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/07/2017).

 

Lebih lanjut,  berdasarkan informasi yang didapat Komisi VII bahwa realisasi pendistribusian BBM, dari H-14 hingga H+5 lebaran terdapat kenaikan signifikan terutama pada H-9 sebesar 64%, ababila dibandingkan pada realisasi pendistribusian BBM periode yang sama tahun lalu. Sedangkan pada realisasi pendistribusian pada H+5 lebaran terdapat kenaikan sebesar 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Untuk itu, Komisi VII ingin mengetahui lebih komprehensif tentang distribusi BBM dan elpiji pasca lebaran," katanya.

 

Selanjutnya, Gus Irawan menjelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur hilir migas termasuk untuk hasil produksi minyak dan gas dalam negeri, telah dibahas berkali-kali dengan Dirjen Migas, dan Direktur PT Pertamina. Dimana Komisi VII mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk lebih komprehensif dan tetap sasaran dalam menyiapkan program pembangunan kilang mini yang menjamin efisiensi dan efektifitas penyediaan BBM jangka panjang.

 

Dalam rapat yang mengagendakan pengembangan dan pengendalian lifting serta pemanfaatan dan pembangunan Floating Storage and Regassification Unit (FSRU) dan floating production, storage and offloading (FPSO) tersebut, Dirut Pertamina  diminta untuk memberikan data detail terkait RDMP (Refinery Development Master Plan) project dan Grass Root Refinery (GRR) beserta dengan sumber pembiayaannya.

 

"Untuk itu, dalam forum rapat ini Komisi VII meminta penjelasan yang komprehensif kepada Dirjen Migas dan PT Pertamina tentang kemajuan pembangunan infrastruktur hilir migas dan masalah-masalah yang dihadapi," ujarnya.

 

Selain itu, Komisi VII juga telah meminta  kepada Dirut Pertamina untuk segera menyelesaikan sengketa tanah di wilayah Barito Timur, Makasar dan Nusa Tenggara Timur. Bitung, secara berkeadilan dengan berkoordiasi bersama instansi terkait.

 

"Pada kesempatan ini, Komisi VII meminta penjelasan terkait hal perkembangan penyelesaian sengketa lahan di Makasar, Bitung, dan Barito Timur," imbuh politisi Partai Gerindra dapil Sumatera Utara II ini. (as/sc), foto : ryan/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII DPR Temukan Aturan Tumpang Tindih Sektor Pertambangan dan Perkebunan di Kalbar
24-11-2017 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Joko Purwanto menemukan adanya kebijakan di Kalimantan Barat yang saling tumpang tindih antara sektor pertambahan...
Komisi VII Terima Keluhan Penambang Kalbar Terkait Smelter
24-11-2017 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kathrine Oendoen menerima aspirasi berupa keluhan dari beberapa perusahaan pertambahan di Kalimantan Barat terkait aturan...
Kurtubi Lebih Setuju Smelter Freeport Dibangun di Sumbawa Barat
24-11-2017 / KOMISI VII
Rencana pembangunan smelter PT. Freeport di Gresik, Jawa Timur tidak mendapat respon positif dari Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi....
Tidak Ada Komitmen Serius Freeport Bangun Smelter
24-11-2017 / KOMISI VII
Ada beberapa hal penting yang didapatkan Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Gesik, Provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah...