SKK Migas Diminta Persiapkan Strategi Tingkatkan Lifting Migas

17-07-2017 / KOMISI VII

Kepala SKK Migas diminta mempersiapkan strategi meningkatkan lifting Migas dalam kondisi harga minyak dunia yang sedang rendah.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT  Pertamina (Persero). 

 

"Komisi VII mengingatkan kembali sejauhmana yang dicapai dalam pengembangan dan pengendalian lifting Migas, serta sejauh mana Dirjen Migas memantau pemanfaatan dan pembangunan floating production, storage and offloading ( FPSO) untuk kegiatan produksi migas Offshore," papar Gus Irawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/07/2017).

 

Lebih lanjut,  berdasarkan informasi yang didapat Komisi VII bahwa realisasi pendistribusian BBM, dari H-14 hingga H+5 lebaran terdapat kenaikan signifikan terutama pada H-9 sebesar 64%, ababila dibandingkan pada realisasi pendistribusian BBM periode yang sama tahun lalu. Sedangkan pada realisasi pendistribusian pada H+5 lebaran terdapat kenaikan sebesar 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Untuk itu, Komisi VII ingin mengetahui lebih komprehensif tentang distribusi BBM dan elpiji pasca lebaran," katanya.

 

Selanjutnya, Gus Irawan menjelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur hilir migas termasuk untuk hasil produksi minyak dan gas dalam negeri, telah dibahas berkali-kali dengan Dirjen Migas, dan Direktur PT Pertamina. Dimana Komisi VII mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk lebih komprehensif dan tetap sasaran dalam menyiapkan program pembangunan kilang mini yang menjamin efisiensi dan efektifitas penyediaan BBM jangka panjang.

 

Dalam rapat yang mengagendakan pengembangan dan pengendalian lifting serta pemanfaatan dan pembangunan Floating Storage and Regassification Unit (FSRU) dan floating production, storage and offloading (FPSO) tersebut, Dirut Pertamina  diminta untuk memberikan data detail terkait RDMP (Refinery Development Master Plan) project dan Grass Root Refinery (GRR) beserta dengan sumber pembiayaannya.

 

"Untuk itu, dalam forum rapat ini Komisi VII meminta penjelasan yang komprehensif kepada Dirjen Migas dan PT Pertamina tentang kemajuan pembangunan infrastruktur hilir migas dan masalah-masalah yang dihadapi," ujarnya.

 

Selain itu, Komisi VII juga telah meminta  kepada Dirut Pertamina untuk segera menyelesaikan sengketa tanah di wilayah Barito Timur, Makasar dan Nusa Tenggara Timur. Bitung, secara berkeadilan dengan berkoordiasi bersama instansi terkait.

 

"Pada kesempatan ini, Komisi VII meminta penjelasan terkait hal perkembangan penyelesaian sengketa lahan di Makasar, Bitung, dan Barito Timur," imbuh politisi Partai Gerindra dapil Sumatera Utara II ini. (as/sc), foto : ryan/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Gali Informasi Tata Kelola Energi Mineral Kazakhstan
23-04-2018 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI dipimpin Tamsil Linrung mengadakan kunjungan kerja ke Negara Republik Kazakhstan pada 16-22 April 2018. Kunjungan ini...
Pembangunan Smelter Buka Lapangan Pekerjaan Baru
18-04-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menekankan dampak pentingnya pembangunan smelter di PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara (PT....
Komisi VII Apresiasi PT. AMNT Bangun Smelter
18-04-2018 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mengapresiasi PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) yang telah menyiapkan lahan seluas 100 hektar untuk...
Pertamina Dinilai Jadi Korban Insiden Teluk Balikpapan
16-04-2018 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo menilai Pertamina adalah korban dalam insiden kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan...