DPR Masih Berbeda Pendapat Terkait Perpu Ormas

18-07-2017 / LAIN-LAIN

Sikap Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran Organisasi Masyarakat  anti Pancasila masih berbeda pandangan.

 

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana menilai  bahwa  Perppu No.2 tahun 2017 tidak berpotensi menimbulkan otoritarianisme atau kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Karena itu, masyarakat yang keberatan dengan Perppu itu masih dipersilakan menggugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Tak ada kekhawatiran menimbulkan kesewenang-wenangan dengan Perppu Ormas itu. Sebab, dalam era demokrasi ini tak dimungkinkan bersikap otoriter. Toh, masyarakat yang menolak silakan gugat ke MK, dan masih akan diproses di DPR RI,” tegas politisi Hanura itu dalam forum legislasi “Nasib Perppu Ormas Di DPR” bersama anggota Komisi III DPR FPKS Nasir Jamil dan Direktur Voxvol Center Pangi Syarwi Chaniago di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/7/2017).

 

Menurut Dadang, kalau masyarakat menilai Perppu itu bertentangan dengan konstitusi, maka silakan gugat ke MK dan itu konstitusional. “Jadi, tidak usah mencaci-maki pemerintah, Presiden RI, menteri, atau partai pendukung pemerintah,” ujarnya.

 

Sejauh itu kata Dadang, DPR masih akan membahas Perppu itu pada masa sidang mendatang setelah reses, sehingga komunikasi akan dilakukan antar fraksi. Hanura sendiri menerima Perppu itu, karena bertujuan menjaga kedaulatan NKRI. “Jadi, Perppu ini untuk kedaulatan negara,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menilai jika soal Ormas itu sudah diatur dalam KUHP, tidak ada kekosoangan hukum dan tak ada alasan kegentingan yang memaksa. Untuk itu, FPKS menolak Perppu tersebut. “Kalau soal Ormas, suku, agama, ras dan antargolongan, penistaan agama dan sebagainya itu sudah diatur dalam KUHP,” tambahnya.

 

Pangi berharap ada pembinaan terhadap Ormas yang dicurigai anti Pancasila. “Jangan sampai tidak pernah dibina, tapi langsung digebuk karena dianggap anti Pancasila. Seperti halnya penutupan telegram akibat membuat terorisme. Untuk itu, kalau Perppu ini disahkan DPR, maka DPR bertanggung jawab,” ungkap politisi PKS itu. (sc), foto : runi/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan tersebut bertujuan untuk...
Natuna Titik Potensial Jadi Poros Maritim Dunia
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Kabupaten Natuna dengan bentang alam yang luas terdiri dari 99,25 % lautan dan hanya sebesar 0,75% wilayah daratan, memiliki potensi...
Fasilitas di Talaud Harus Menjadi Fokus Pemerintah.
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Fasilitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan harus menjadi prioritas untuk pemerintah dalam memberikan kekhususan terhadap wilayah-wilayah daerah perbatasan terutama...
Pemda Talaud Harus Ubah Pola Pikir
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Ketika di suatu daerah ada bandara dan sudah ada pusat-pusat perdagangan, masyarakat harus bisa mengubah pola pekerjaannya. Dari petani yang...