Parlemen Cheko Konsultasi Mekanisme Anggaran ke Banggar DPR

20-07-2017 / BADAN ANGGARAN

Ketua Badan Anggaran Azis Syamsuddin menerima kunjungan delegasi Parlemen Cheko Kamis, (20/07/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kedatangan Parlemen Cheko ini dimaksudkan untuk berkonsultasi dengan DPR  terkait mekanisme penyusunan anggaran. Selain itu, diharapkan kunjungan ini juga mampu memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Rombongan Parlemen Cheko Uladinie Konicies menanyakan mulai mekanisme penyusunan APBN di Indonesia, pertanggungjawaban anggaran hingga program jaminan kesehatan yang diberikan negara kepada warganya. Diskusi dua arah pun terjadi penuh dengan keakraban.

 

Menanggapi pertanyaan yang diajukan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin menjelaskan bahwa  proses penyusunan APBN dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun pemerintah bersama DPR. Dalam rutinitas tahunan, penyusunan anggaran dimulai dengan pembahasan asumsi yang dimasukan di pembahasan tahun mendatang.

 

Selain itu mengenai pertangungjawaban anggaran, Politisi Golkar ini juga menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tiap tahunnya mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk selanjutnya dapat ditanggapi oleh masing-masing fraksi di DPR. “Hasil BPK itu dibahas di Komisi XI. Karena fungsi DPR ada tiga yakni legislasi, pengawasan dan budgeting. Pembahasan hasil BPK itu dibahas di Komisi XI dalam fungsi pengawasan,” terang Azis.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi XI Ecky Awal Muharram yang mengatakan bahwa mekanisme pembahasan LKPP diserahkan kepada seluruh fraksi untuk mendalami laporan keuangan seluruh kementerian dan lembaga.

 

“Hasil audit BPK disampaikan pada seluruh anggota DPR dalam paripurna dan masing-masing komisi berhak melakukan pendalaman hasil audit tersebut dengan kementerian yang jadi mitra komisi tersebut.  Secara teknis hasil audit dibahas Komisi XI. Kalau dahulu ada BAKN, tapi sejak tidak ada maka itu dibahas di masing-masing komisi,” tutur Ecky.

 

Setelah melakukan pendalaman terkait mekanisme penyusunan anggaran di Indonesia, Parlemen Cheko pun akan mendalami lebih lanjut serta menjadi masukan dalam pembahasan anggaran di negara Cheko. Selain bertemu dengan DPR RI, Parlemen Cheko juga dijadwalkan bertemu dengan BPK RI dan Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan topik serupa. (hs/sc) Foto: andri/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...