Belum Ada Usulan RUU dari Daerah

25-07-2017 / BADAN LEGISLASI

Sejauh ini belum ada usulan RUU yang datang dari masyarakat daerah. Usulan RUU dari daerah hanya persoalan pemekaran. Saatnya masyarakat daerah juga proaktif mengusulkan RUU kepada DPR.

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dalam sambutan pertemuan dengan Pemprov Sulawesi Utara, di Manado, Senin (24/7), mengatakan, masyarakat di daerah bisa mengusulkan RUU apa saja yang menyangkut kepentingan daerah atau negara. Untuk itulah, Baleg terus berkomunikasi dengan masyarakat daerah agar ada aspirasi yang bisa diserap seputar kebutuhan adanya UU yang mengatur hal tertentu untuk kemajuan daerah.

 

"Akademisi dan stakeholder di daerah bisa menyampaikan daftar inventaris masalah atas RUU yang diusulkan oleh masyarakat daerah kepada DPR. Nanti Baleg akan mempelajarinya," kata Supratman. Delegasi Baleg sendiri hadir di Manado untuk berdialog dengan para pejabat daerah setempat tentang UU yang sudah disahkan DPR dan RUU yang masih dalam pembahasan. Prolegnas 2017 juga disampaikan kepada masyarakat daerah agar semua mengetahui produk perundang-undangan yang sedang digodok DPR.

 

Saat ini, setidaknya ada 49 RUU plus 11 RUU kumulatif terbuka yang masih dibahas DPR. Pada 2017 ini, ungkap Supratman, memang target RUU yang disahkan DPR tidak memenuhi target. Terakhir, RUU prioritas dan banyak menyita perhatian masyarakat adalah tentang Pemilu yang baru saja disahkan oleh Rapat Paripurna DPR. Di antara RUU yang belum disahkan DPR adalah RUU Minol. RUU ini mengundang banyak persoalan di daerah. Saat berdialog dengan pejabat daerah di Manado disampaikan, bagi sebagian masyarakat daerah, minuman beralkohol adalah bagian dari tradisi adat. Untuk itu, perlu diatur dalam RUU tersebut.

 

"Ada 31 RUU yang masih dalam proses pembicaraan tingkat satu di DPR yang salah satunya adalah RUU Minol," jelas Anggota F-Gerindra DPR itu. Empat RUU, sambungnya lagi, dalam proses harmonisasi. Dan yang juga menuai kritik dan perhatian daerah adalah UU ASN. UU ini menyisakan persoalan di daerah terutama soal pengangkatan para pegawai honorer yang sudah puluhan tahun tak diangkat menjadi PNS. UU ini memang dalam bidikan untuk direvisi. "Mudah-mudahan Baleg bisa segera menyelesaikan semua ini. Dan pada 2018 bisa semakin mudah pula menyelesaikan semua RUU yang sedang dibahas," harap Supratman yang didampingi Wagub Sulut Steven Kandouw. (mh,mp), foto : husen/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Minta Peran Aktif Pemerintah dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...